Sukamto Tetap Emoh Cairkan Hibah Rp 14,9 M

JOGJA – Kepala Kantor Kesatuan Bangsa (Kesbang) Kota Jogja Su-kamto –bukan Kesatuan Bangsa dan Pemuda Olahraga (Kesbangpora) seperti tertulis kemarin (14/1)– kem-bali mengingatkan agar pengurus KONI Kota Jogja secepatnya menga-dakan pembenahan organisasi.Terutama menyangkut kedudukan Ketua KONI Kota Jogja Iriantoko Cah-yo Dumadi yang tengah ke sandung kasus hukum.
Antok, sapaan akrab Iriantoko, sejak beberapa waktu lalu ditetapkan Kejari Jogja sebagai ter-sangka korupsi dalam kasus hibah PBVSI Tahun Anggaran 2012.”Selama tidak ada pembenahan, kami tidak akan merealisasi pencai-ran hibah Rp 14,9 miliar yang telah dianggarkan di APBD 2015. Sebagai pengguna anggaran, saya hanya menjalankan prinsip kehati-hatian,” ungkap Sukamto saat ditemui usai rapat kerja dengan Komisi D DPRD Kota Jogja kemarin (15/1)
Menurutnya, prinsip itu akan terus dipegang selama ia diper-caya menjabat kepala Kesbang Kota Jogja. Ia bersama jajarannya tidak akan pernah merealisasi-kan pencairan hibah tersebut.”Jangan harap kami akan men-cairkan,” tegas Sukamto di-dampingi Kepala Seksi Olah-raga Kesbang Sri Arika yang juga bertindak sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK).
Birokrat yang tinggal di Wiro-brajan ini berharap pengurus KONI Kota Jogja kembali ke ja-lan yang benar. Ia juga ingin masalah pencairan hibah itu tidak dipolitisasi sedemikian rupa. Alasannya, surat yang dikirimkan pengurus KONI Kota Jogja ke pimpinan dewan tembusannya tidak diberikan ke komisi atau alat kelengkapan DPRD lain, tapi ke fraksi-fraksi. Ini artinya hibah ini menjadi semacam masalah politis.”Pengurus KONI sebaiknya cerdas dalam menyikapi masa-lah. Jangan sampai mereka ke-blinger,” sesalnya.
Sukamto mencurigai berlarut-larutnya masalah hibah ini karena ada sesuatu yang disembunyikan. Ia juga menengarai ada seng-kuni yang berada di lingkungan KONI. “Sengkuni-sengkuni itu yang bikin keruh,” tudingnya.
Dia juga menyesalkan sikap pengurus KONI Kota Jogja se-bagaimana disuarakan Ketua Bidang Organisasi Iriawan Argo Widodo yang menyebut tidak lagi bisa bekerja sama dengan Kantor Kesbang Kota Jogja. Di mata Sukamto, pernyataan yang diklaim Argo hasil rapat pleno pengurus KONI itu te-rasa aneh dan ganjil. Sebab, sesuai amanat UU No 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahra-gaan Nasional, sangat jelas pe-merintah daerah mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu, dan me nga wasi penyelenggaraan ke olah ra gaan sesuai dengan p era turan pe-rundang-undangan.”Silakan cermati pasal 11 hing-ga pasal 13 UU No 3 Tahun 2005,” pintanya.
Kewenangan itu juga dipertegas dalam pasal 12 ayat (1), (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah (PP) No 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga. Sesuai pasal tersebut, kantor kesbang sebagai kepan-jangtanganan pemkot punya kewenangan mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di Kota Jogja. Dalam melaksanakan kewenangan itu, pemkot dapat mengikutsertakan KONI Kota Jogja.”Sifatnya dapat, dan bukan wajib. KONI itu mestinya men-jadi mitra kami,” katanya.
Arika menambahkan, sebetulnya per-mintaan yang diajukan lemba-ganya bukan sesuatu yang sulit dipenuhi. Pengurus KONI diminta meng-gelar musyawarah olahraga kota luar biasa (musorkotlub) untuk menunjuk pengganti An-tok, atau ketua KONI mendele-gasikan kewenangan dengan menunjuk wakil ketua sebagai pelaksana tugas (plt). Bila nantinya dalam per-kembangan ada kekuatan hukum bersifat tetap dan Antok tidak terbukti bersalah, maka kedu-dukannya sebagai ketua umum KONI dapat dipulihkan kem-bali. “Ini sesuai AD/ART KONI Kota,” ujarnya sambil menunjuk-kan buku AD/ART tersebut.
Rapat kerja Komisi D dengan kantor kesbang itu diadakan setelah sehari sebelumnya dewan menerima curhat dari pengurus KONI Kota Jogja. Rencananya, setelah pertemuan itu, Komisi D akan mengundang kepala kesbang dan pengurus KONI untuk duduk satu meja. “Kami akan fasilitasi agar bisa mencari titik temu. Jangan sam-pai berlarut-larut,” ucap Ketua Komisi D Agung Damar Kusuman-daru. (eri/nes/pra/laz/ong)