Komisi A Nilai Tak Masuk Prioritas Kerja

JOGJA – Rencana pengadaan empat mobil dinas (mobdin) pimpinan dewan (pimwan) dan lima mobil operasional, me-nuai ganjalan. Komisi A DPRD DIJ yang membidangi sekreta-riat dewan (Setwan) meminta pengadaan empat mobdin itu ditunda. Dewan menilai, peng-adaan tersebut tak masuk prio-ritas kerja.”Kondisinya masih bagus. Ang-garan pengadaannya bisa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM),” tandas Ketua Komisi A DPRD DIJ Eko Suwanto kemarin (15/1
Politikus PDIP ini menuturkan, penundaan ini dilakukan sampai pembahasan APBD Perubahan. Kemudian di APBD Perubahan bisa dialihkan untuk kegiatan lain yang lebih mendukung ki-nerja wakil rakyat. “Seperti menambah legal draf-ter. Di DPRD DIJ sampai saat ini belum ada legal drafter yang tersertifikasi. Padahal ini penting untuk menunjang kinerja pem-bentukan peraturan daerah,” tambah wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Jogja ini.
Di lembaga wakil rakyat DIJ ini, kata Eko, juga kekurangan tenaga ahli. Saat ini hanya me-miliki 10 tenaga ahli, dengan rincian tujuh untuk fraksi dan tiga pimwan. “Idealnya memang setiap komisi memiliki tenaga ahli. Seperti di DPR RI, satu ang-gota satu tenaga ahli,” katanya.
Eko menambahkan, transpa-ransi publik kinerja dewan juga belum ideal. Selama ini dewan baru memiliki website. Padahal sebagai representasi dari masya-rakat, dewan memiliki ruangan yang mempermudah masyara-kat untuk mengakses informasi. “Seperti dalam bentuk perpus-takaan digital. Semua kinerja, baik anggaran, pengawasan, dan legislasi terbuka bagi masyara-kat,” usulnya.
Di APBD 2015 Setwan memang menganggarkan pengadaan empat mobdin untuk pimwan dan lima untuk operasional. Di APBD tersebut anggaran untuk empat mobdin pimwan Rp 2,1 miliar. Itu untuk pengadaan Toyota Camry bagi Ketua DPRD DIJ dan tiga Honda New Civic atau Toyota Corolla Altis. Mobil dinas baru pimwan itu bakal lebih muda. Setwan telah memiliki referensi beberapa jenis mobil untuk pimwan ter-sebut. Di antaranya Toyota Camry yang punya cc 2.400, New Accord 2.400 cc, dan New Co-rolla Altis 1987 CC. Harga untuk ketiga jenis sedan mewah itu di pasaran sekitar Rp 600 juta. Selain itu, Setwan juga mengang-garkan Rp 3,1 miliar untuk pengadaan lima mobdin ope-rasional. Empat untuk komisi dan satu untuk Setwan. “Kalau tidak Elf, ya Toyota Hiace,” tam-bah Sekwan Drajad Ruswan-dono sebelumnya.
Selama ini empat pimwan yaitu Ketua DPRD DIJ meng-gunakan Honda New Accord, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, dan Wakil Ketua III mengguna-kan Honda Civic. Mobil tersebut telah berumur tujuh tahun.Alasan umur mobil yang telah lebih lima tahun ini menurut Drajad, perlu diganti. “Ini se-suatu yang wajar untuk pening-katan sarana dana prasarana mobilitas pimwan,” imbuhnya.
Drajad menambahkan, mobil Ketua DPRD DIJ dan Wakil Ke-tua yaitu Honda New Accord dan Honda Civic keluaran tahun 2008. Artinya, mobdin tersebut telah ada sejak DPRD DIJ periode 2004-2009. “Sudah digunakan sebelum Pak Yoeke (Indra Agung Laksana, Ketua DPRD DIJ),” sambungnya.
Kala masa awal tugasnya se-bagai Ketua DPRD DIJ periode 2014-2019, Ketua DPRD DIJ Yo-eke Indra Agung Laksana menga-ku, kondisi mobdin New Accord masih dalam keadaan baik. Ba-hkan ia menyebut tak ada ke-rusakan yang signifikan.”Masih baik, paling hanya per-lu dipoles untuk pemeliharaan saja,” kata Yoeke.
Ia mengungkap-kan, perawatan rutin mobdin tersebut selalu ia lakukan. Sebab, perawatan ini telah mendapatkan anggaran resmi di APBD. “Perawatan rutin seperti servis mesin dan penggantian oli se-cara berkala selalu dilakukan,” tambahnya. Sesuai Permendag-ri No 7 Tahun 2006 tentang Stan-dard Barang dan Jasa, Ketua DPRD tingkat provinsi maksimal menda-patkan mendapatkan mobdin jenis sedan dan jeep dengan isi silinder 2.500 cc. (eri/laz/ong)