JOGJA – Rencana perbaikan layanan Transjog-ja tampaknya bakal mundur setahun ke depan. Ini karena sampai 6 Februari 2016 mendatang, PT Jogja Tugu Trans (JTT) masih menjadi operator bus umum itu. Meski hal itu tetap akan diputuskan panitia khusus (pansus) yang baru akan dibentuk hari Jumat (16/1) ini.
Tapi jika menilik sisa kontrak yang habis 6 Fe-bruari mendatang, tak mungkin operator Transjog-ja dilelangkan. “Perubahan perjanjian kerja sama akan dibahas tingkat pansus. Nanti pansus yang akan memutuskan,” kata Wakil Ketua I DPRD DIJ Arif Noor Hartanto kemarin (15/1).
Sesuai perjanjian Pemprov DIJ dengan PT JTT No 4/PERJ/Gub/II/2008, kontrak PT JTT ini berakhir 6 Februari 2015. Artinya dengan kontrak yang telah berakhir, Pemprov DIJ bisa mencari operator lain. Yakni menindaklanjuti rekomen-dasi BPK dengan melelang terbuka.
Tahun 2011 silam, di Laporan Hasil Peme-riksaan (LHP) BPK Perwakilan Jogjakarta merekomendasikan kepada Pemprov DIJ un-tuk melelangkan pengadaan. Ini dilakukan untuk menghindari adanya kerugian negara. Juga demi layanan prima angkutan publik itu.Tapi, hal itu tak bisa terealisasi. Demi mem-pertimbangkan pelayanan Transjogja yang berbasis sistem buy the service tak boleh berhenti, Gubernur HB X mengajukan persetu-juan ke dewan untuk perpanjangan kontrak. “Hal ini sesuai dengan asas-asas umum pe-merintahan yang baik,” jelas HB X saat menyampaikan penghantaran di hadapan wakil rakyat dalam rapat paripurna, Rabu (14/1) malam.
Ia mengatakan, lelang sesuai Peraturan Pre-siden (Perpres) No 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa belum bisa dila-kukan. Hal tersebut baru bisa dilakukan tahun depan, usai perpanjangan kontrak ini selesai.Hanya saja, lelang sesuai Perpres itu tetap bakal sulit jika perpanjangan PT JTT telah selesai. Ini karena, ada operator Transjogja tetap tak bisa meninggalkan lima koperasi konsorsium PT JTT. “Niat awal kelima kope-rasi tetap harus dilibatkan,” tandas Inung, sapaan akrabnya.
Ia mengatakan, pansus yang bertugas mem-bahas perpanjangan kontrak harus memper-timbangkan hal tersebut. “Ini masalah komplek. Yang paling utama adalah memperjelas po-sisi operator,” ujarnya.
Posisi operator ini, sambung Inung, seperti mengenai pengadaan bus. Hal itu harus jelas menjadi kewajiban operator. “Sehingga kalau bus sudah tidak laik, langsung diganti dengan bus baru. Tidak seperti sekarang ini, dibiarkan sampai menganggu layanan,” pesannya.
Masalah lain yang juga penting adalah per-timbangan tenaga kerja. Baik itu yang berjaga di halte maupun menjadi karyawan PT JTT. Hal tersebut selama ini terpisah-pisah. Pen-jaga halte dilelangkan pihak ketiga dengan wewenang di Dinas Perhubungan, Komuni-kasi, dan Informatika (Dishubkominfo).”Juga pembangunan haltenya. Yang ada di kota itu dibangun pemkot. Perawatannya si-apa? Harus tegas dan jelas,” kata politikus dari PAN ini.
Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Transjog-ja Agung Minang menuturkan, Dishubko-minfo sudah menanyakan lelang pengadaan jasa operator ini ke Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) di Jakarta. Ha-silnya, LKPP menyarankan Dishubkominfo untuk melelang terbatas. (eri/laz/ong)