YOGI ISTI PUJIAJI/RADAR JOGJA
DORONG TAAT PAJAK: Bupati Sleman Sri Purnomo menandatangani berita acara penyerahan SPPT PBB-P-2 didampingi Kepala Dispenda Harda Kiswaya, dan Ketua DPRD Sleman Haris Sugiharta.

Mendongkrak Capaian Pendapatan Pajak

SLEMAN- Surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan perkotaan pedesaan (PBB-P2) mulai dibagikan kepada wajib pajak kemarin (15/1). Kebijakan ini lebih awal dari biasanya. Ini dilakukan dalam rangka mendongkrak capaian pendapatan dari sektor pajak.
Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Harda Kiswaya mengatakan, SPPT PBB-P2 harus disampaikan sejak dini. Karena urgensinya, khususnya untuk keperluan persyaratan transaksi jual beli tanah. “Tahun depan saya upayakan lebih awal lagi. Ini demi pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ujarnya.
Untuk optimalisasi pendapatan, para wajib pajak diimbau mem-bayar kewajiban tepat waktu. Tanpa harus menunggu jatuh tempo pada 30 September 2015. Bahkan, aplikasi pembayaran PBB-P2 sudah bisa dilakukan per 2 Januari lalu melalui BPD DIJ atau Bank BRI Syariah. Dispenda juga sedang men-jajaki kemungkinan kerjasama penyetoran pajak dengan BNI 46 dan BRI.Untuk memicu percepatan penyetoran PBB-P2, pemkab menyediakan reward bagi wajib pajak yang tertib dan paling cepat menyelesaikan kewajiban.
Sebaliknya, bagi yang terlambat bakal kena sanksi denda per bulan sebesar dua persen dari nilai pajak terbayarSaat ini, jumlah pokok ketetapan PBB-P2 sebanyak 600.941 wajib pajak, dengan nilai nominal mencapai Rp 74,21 miliar. Selain itu, tidak ada kenaikan nilai jual objek pajak (NJOP) pada 2015.Data dari Dispenda menunjukkan, setiap tahun, potensi PBB-P2 selalu mengalami progres positif.
Pada 2012, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 48,189 miliar. Angka itu setara 104,04 persen dari target ditetapkan. Setahun kemudian, capaiannya naik menjadi Rp 57,6 miliar (128 persen dari target Rp 45 miliar). Nah, pada 2014, secara nominal terjadi peningkatan, meskipun persentasenya menurun. Capaian-nya Rp 59.5 miliar atau 112 persen dari target ditetapkan Rp 53 miliar. Sementara, target pada 2015 sebesar Rp 58 miliar. Harda mengatakan, saat ini sedang mencari penyebab turunnya prosentase realisasi potensi. Dia menduga, hal itu terjadi akibat masih adanya kesalahan administrasi pada SPPT wajib pajak “warisan” pemerintah pusat. Dalam hal ini kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama.
Selain itu, masih ada data salah alamat, kekeliruan luas tanah, sampai penggantian nama (kepemilikan). Itu terjadi lantaran peralihan kepemilikan tanah tidak diikuti perbaikan data. Istilahnya, SPPT pemilik lama tapi atas nama orang baru. “Angkanya cukup tinggi, sekitar 30 persen,” ungkapnya.
Jika dinominalkan, persentase itu mencapai Rp 66 miliar. Dari jumlah itu, setelah di-cleansing, ada pengurangan Rp 9 miliar. Dan jika ditotal selama tahun berjalan, piutang pajak belum terbayarkan sejak 2008 mencapai Rp 80 miliar. “Awalnya, kami diserahi piutang tunggakan Rp 162 miliar. Setelah diverifikasi menjadi Rp 66 miliar,” papar Harda.
Bupati Sleman Sri Purnomo (SP) menginstruksikan jajaran sispenda untuk semaksimal mungkin memenuhi target. “Syukur-syukur bisa melampaui (target),” katanya.SP mengingatkan, PBB-P2 men-jadi bagian pajak daerah yang dibutuhkan untuk pembangunan daerah. (yog/din/ong)