GUNAWAN/RADAR JOGJA
MENGADU: Warga terdampak TPAS menyampaikan keluh kesah mereka kepada wakil rakyat di DPRD Gunungkidul, kemarin (15/1). Mereka mengajukan lima tuntutan untuk menyelesaikan persoalan yang dialami.

Warga Terdampak Harus Ajukan Proposal

GUNUNGKIDUL – Warga ter-dampak Tempat Pembuangan Akhir Sementara (TPAS) Wukirsari, Baleharjo, Wonosari mendatangi kantor DPRD Gunungkidul, kemarin (15/1). Mereka mengajukan sejumlah permintaan kepada eksekutif yang hadir terkait solusi per-masalahan yang dihadapi.Warga di sekitar TPAS meng-eluhkan lalat dan bau yang menyengat.
Mereka khawatir, penyakit akan muncul akibat pencemaran dari TPAS. Semula bau menyengat memang sudah lama tidak begitu terasa. Itu berlangsung pada saat truk sampah begitu sampai di TPAS langsung membuang dan mentutup sampah dengan pasir. Hanya belakangan ini sampah tidak langsung ditutup pasir, sehingga bau kembali muncul.Saat audiensi, warga meminta adanya jaminan perlindungan kesehatan, jaminan kesehatan, kompensasi, kesejahteraan rakyat serta infrastruktur.
Kades Baleharjo Agus Setiawan mengatakan, kedatangan mereka ke gedung dewan untuk menanyakan kembali program yang menjadi komitmen pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan TPAS. Sebab, sampai sekarang tidak ada tindakan nyata.
Dia berharap, kedatangan warga ke gedung wakil rakyat untuk kedua kalinya ini bisa membuahkan hasil. Sebab, pada 2012 lalu warga juga sudah menemui anggota legislatif namun masih saja masalah belum terpecahkan. “Berharap dampak sampah bisa dikurangi, sehingga tidak meresahkan,” ungkapnya.
Hal senada juga disampaikan tokoh masyarakat setempat, Sunardi. Dia menegaskan, warga ingin menagih janji pemkab. Itu berkaitan dengan kelima tuntutan di atas. Sebagai penduduk tinggal di zona sampah, pihaknya ingin diperhatikan oleh pemerintah. “Jadi, kami ingin ada timbal balik,” pintanya.
Dia mengungkapkan, jaminan kesehatan untuk warga terdampak saja belum optimal. Dari 300 warga baru 40 persen yang mendapatkan, sedang sisanya belum ada. Bahkan ketika ada orang sakit, warga harus iuran sebagai dana santunan sosial. “Kami juga menginginkan infrastruktur jalan tempat kami diperbaiki,” tegasnya.
Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Eddy Praptono mengakui, program sanitasi landfill TPAS belum berjalan maksimal. Sebab, saat sistem tersebut benar-benar dilaksanakan maka area itu harus steril dari aktivitas manusia. “Buktinya hingga sekarang masih banyak warga yang menggantungkan penghasilan dari memungut sampah di sana,” kata Eddy.
Kemudian berkaitan dengan pengurangan dampak yang ditimbulkan dari sampah, pihaknya juga terus berupaya mengatasi. “Terkait permintaan perbaikan infrastruktur jalan, kami minta warga terdampak mengajukan proposal,” ujarnya.
Sementara untuk masalah lalat, petugas akan melakukan pe-nyemprotan tiga kali dalam satu minggu. Begitu juga dengan kesehatan, dinas terkait berjanji akan lebih mengoptimalkan lagi.
Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Gunungkidul Purwanto mengatakan, anggota dewan siap memfasilitasi dan mengakomodasi segala keluhan dari warga. Namun, untuk implementasi harus ada peraturan daerah sebagai per-aturan turunan undang-undang. “Mungkin pengelolaan sampah TPAS sudah ada, tapi untuk pemberian kompensasi harus ada payung hukumnya dulu,” kata Purwanto. (gun/ila/ong)