JOGJA – Permintaan Komisi A DPRD DIJ untuk menunda pengadaan mobil dinas (mobdin) untuk para pimpinan dewan dengan nilai Rp 2,1 miliar, menda-pat sinyal lampu hijau dari Pem-prov DIJ. Syaratnya, penundaan itu menjadi kesepakatan ber-sama.”Asalkan jadi kesepakatan, bisa dialihkan,” kata Kepala Bi-dang Anggaran Dinas Pendapa-tan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) DIJ Aris Eko Nu-groho, kemarin (16/1).
Aris menuturkan, pengalihan itu bisa dilakukan, asalkan Ko-misi A DPRD DIJ dengan sekre-tariat dewan (Setwan) sepakat. Kemudian, di APBD Perubahan, anggaran itu bisa dialihkan un-tuk membiayai kegiatan lain. “Kalau arahnya untuk pening-katan SDM (Sumber Daya Ma-nusia), ya dialihkan ke sana,” tandas Aris.Menurutnya, eksekutif tidak keberatan untuk rencana penga-lihan tersebut
Sebab dengan kebijakan itu, dana yang sudah disiapkan se-besar Rp 2,1 miliar itu, bisa di-manfaatkan untuk kebutuhan yang lebih mendesak.Tapi, kesepakatan ini tampaknya belum bisa terealisasi dalam waktu dekat. Sebab, pembahasan APBD Perubahan baru akan dilakukan pada Mei mendatang.
Seperti diketahui, Ketua Ko-misi A DPRD DIJ Eko Suwanto menegaskan, komisinya me-minta penundaan pengadaan mobdin itu. Ia meminta dana pengadaan tersebut, dialihkan untuk membiayai kegiatan yang lain. “Kondisi mobil-mobil dinas masih bagus. Di DIJ tidak ba-nyak mobil, seperti provinsi lain,” katanya.
Selain itu, dengan mengalihkan anggaran mobdin tersebut, juga sejalan dengan efisiensi angga-ran. Itu sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat yang saat ini gencar memangkas anggaran tak prioritas. “Dialihkan ke anggaran lain yang lebih penting untuk mendorong kinerja,” ujarnya.
Alumnus UGM ini berharap, mengalihan dana, untuk kegia-tan lain yang lebih mendukung kinerja wakil rakyat. “Seperti menambah legal drafter. Di DPRD DIJ sampai saat ini belum ada legal drafter yang tersertifikasi. Padahal ini penting untuk menun-jang kinerja pembentukan pe-raturan daerah,” tambahnya.
Sementara itu, sesuai rencana, anggaran Rp 2,1 miliar untuk pengadaan mobil dinas baru para pimpinan dewan. Mobil dinas baru pimwan tersebut bakal lebih muda. Setwan telah memiliki referensi beberapa jenis mobil untuk pimwan ter-sebut. Di antaranya Toyota Camry 2.400 cc, New Accord 2.400 cc, dan New Corolla Altis 1987 CC. Harga untuk ketiga jenis sedan mewah itu, dipasaran sekitar Rp 600 juta.
Selain itu, setwan juga mengang-garkan Rp 3,1 miliar untuk peng-adaan lima mobdin operasional. Empat untuk komisi, dan satu untuk setwan. “Kalau tidak Elf ya Toyota Hiace,” kata Sekwan Dra-jad Ruswandono saat itu.Selama ini, empat pimwan ada-lah Ketua DPRD DIJ mengguna-kan Honda New Accord, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, dan Wakil Ketua III menggunakan Honda Civic. Mobil tersebut telah beru-mur tujuh tahun. (eri/jko/ong)