ZAKKI MUBAROK/RADAR JOGJA
BIAR LANCAR: Perbaikan kincir air seperti ini harus dilakukan agar air di tambak tetap terjaga. Kincir-kincir air ini bisa ditemukan di sejumlah tambak udang di kawasan Pantai Baru Pandansimo, Poncosari, Srandakan.
BANTUL – Komisi C DPRD Bantul berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) DIJ turut turun tangan melakukan penertiban tambak udang ilegal di pesisir selatan. Alasannya, pemprov lah yang memiliki Perda No/16/2011 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZP2K) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2030.
Selain itu, pemkab saat ini juga sudah all out melakukan penertiban, meskipun hasilnya belum maksimal. “Kalau mau penegakan perda provinsi ya ikut mem-back up. Bahkan provinsi seharusnya yang pertama,” terang Ketua Komisi C DPRD Bantul Wildan Nafis usai menghadiri rapat koordinasi pemkab, Pemprov DIJ, dan sejumlah komisi terkait rencana penataan tambak udang ilegal di gedung DPRD Bantul, kemarin (16/1).
Perlu diketahui, salah satu acuan penertiban tambak udang ilegal yang melanggar garis sempadan pantai adalah Perda provinsi tersebut. Dalam perda RZP2K disebutkan garis sempadan pantai untuk wilayah Bantul adalah 200 meter dari titik pasang tertinggi. Artinya, berbagai kegiatan usaha maupun pendirian bangunan harus berada di luar garis tersebut. “Ya, ada kesan provinsi juga setengah hati,” ujarnya.
Guna penertiban menuai hasil mak-simal politikus PAN ini menyarankan pemprov turut mem-back up. Toh, pemkab sendiri sudah mengalokasi-kan anggaran penertiban yang nilainya sekitar Rp 500 juta. “Kami juga akan mengawal proses penertiban ini,” tambahnya.
Meskipun demikian, rencana penertiban juga harus dibarengi dengan penyiapan lahan relokasi. Pasca penertiban dipastikan persoalan tambak akan semakin meluas jika pemkab dan pemprov belum me-nyiapkan lahan relokasi. Wakil Ketua I DPRD Bantul Nur Subiyantoro mengatakan, ada banyak hambatan terkait rencana penertiban tambak udang ilegal. Khususnya terkait regulasi. Regulasi yang dijadikan acuan penertiban kurang memadai. “Semen-tara Raperda RDTRK Kecamatan Kretek misalnya kemungkinan baru dibahas pada akhir tahun ini,” urainya.
Karena itu, ada jeda waktu yang cukup panjang bila penertiban harus menunggu kelengkapan regulasi. Khawatirnya, jika pemkab tak tegas para petambak di kawasan pesisir selatan yang belum ditertibkan akan menebar benih lagi. “Kuncinya memang satu. Pemkab harus tegas,” harapnya. (zam/din/ong)