YOGI ISTI PUJIAJI/RADAR JOGJA
PEDULI: Bupati Sleman Sri Purnomo dan jajarannya saat menemui perwakilan penyandang disabilitas di ruang dinasnya (16/1).

Bupati Sleman Ajak Siapkan Draf Bersama

SLEMAN – Puluhan penyandang disabilitas mendatangi Bupati Sleman Sri Purnomo (SP) kemarin (16/1). Mereka meminta pemerintah daerah memfasilitasi hak-hak kaum difabel dengan menuangkannya dalam se-buah kebijakan regulasi. SP menyambut positif usulan tamunya yang sebagian berasal dari Yayasan Ciqal, organisasi yang menaungi ke-pentingan penyandang disabilitas. “Ayo siapkan drafnya bareng-bareng,” ajaknya.
SP mengakui, peraturan daerah yang ada saat ini hanya berkaitan dengan penyediaan sarana aksesi-bilitas bagi penyandang disabilitas di kantor-kantor pemerintahan. Karena itulah, SP menaruh perhatian serius untuk mewujudkan peraturan daerah yang mengatur lebih detail tentang hak-hak kaum difabel. Pemkab Sleman termasuk pemerin-tah daerah yang paling perhatian dengan kaum difabel. Itu jika dilihat dari jumlah sekolah luar biasa (SLB) yang ada, sebanyak 29 unit. Jumlah ini terbanyak di antara kabupaten/kota lain di Indonesia.
Menurut SP, pemkab sudah mencoba memberi pelayanan maksimal bagi penyandang disabilitas, meskipun hasilnya belum optimal. Salah satunya tentang pemenuhan kebu-tuhan guru inklusi. Keterbatasan guru inklusi lantaran pemkab tak bisa mengangkat sendiri. Tapi tergantung pemerintah pusat. “Idealnya tiap warga negara berhak atas kesehatan dan pendidikan layak yang dijamin negara. Namun negara belum sepenuhnya bisa me-menuhi hal itu,” katanya.
SP men-contohkan bagi penyandang disabi-litas ganda yang harus selalu menda-pat pendampingan dari petugas. Tapi belum bisa terpenuhi oleh pemerintah. “Mudah-mudahan ke depan bisa terpenuhi secara berta-hap,” harapnya.
SP juga mengingatkan pentingnya komunikasi masyarakat dengan pe-merintah daerah. Itu untuk menge-liminasi warga miskin atau difabel yang tak masuk dalam program ja-minan sosial. Memang banyak difa-bel yang masuk warga miskin tapi datanya tercecer. Akibatnya, mereka tak masuk se-bagai bagian yang seharusnya mem-peroleh jaminan dari pemerintah.
Menyadari hal itu, SP tidak ingin kaum difabel dipingpong oleh aparat saat ingin mengadukan nasibnya. SP membuka pintu selebar-lebar-nya bagi difabel yang menginginkan bantuan namun tidak terdaftar se-bagai warga miskin. “Apa perminta-annya, saya kasih,” ujarnya.Orang nomor satu di Sleman itu mengaku tidak ragu merogoh kocek pribadi bagi siapa saja yang mem-butuhkan bantuan untuk usaha agar bisa mandiri.
Staf Program Ciqal Arni Surwanti mengatakan, ketetapan hukum dalam bentuk peraturan daerah sangat pen-ting dan mendesak, sebagai sarana perlindungan dan pemenuhan hak penyandang difabel. Hak difabel harus melingkupi se-mua sektor. “Pendidikan, kesehatan, berpolitik, dan kesamaan bidang hukum. Masih banyak sektor lain,” ujarnya. (yog/din/ong)