Yang Bergelar Sarjana Tak Lebih 40 Persen

JOGJA – Kompetensi PNS di Pemprov DIJ masih jauh dari harapan. Dari total 7.042 PNS, yang sudah mengenyam pendidikan S1 tak lebih dari 40 persen. Padahal, bagi PNS yang akan melanjutkan pendidikan hingga sarjana, pemprov menggaransi biaya.Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DIJ Agus Supriyanto menjelaskan, program bea-siswa ini dibiayai dari APBD dan APBN. Bahkan khusus PNS yang akan melanjutkan ke jenjang S1, pihaknya sudah bekerjasama dengan berba-gai perguruan tinggi di DIJ maupun luar DIJ.”Ada UNY, UGM, dan beberapa pergu-ruan tinggi lain. Di luar DIJ ada Universitas Padjajaran Bandung,” tutur Agus pekan lalu (17/1).
Tapi, kuota beasiswa ini terba-tas. Ia pun meminta PNS untuk melanjutkan pendidikan dengan biaya mandiri. BKD akan mempermudah proses izin PNS yang akan melanjutkan studi dengan biaya mandiri. “Kalau semua bisa S1 dan me-nyadari yang bersangkutan (belum sarjana, red) mau sekolah lagi, selesai,” tandasnya.Ia menuturkan, kompetensi PNS jika me-reka ukur berdasarkan pendidikan, kom-posisinya masih jauh dari ideal. Saat pene-rimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun lalu, BKD mengajukan sebanyak 1.074 CPNS ke pemerintah pusat. Namun, kuota yang diberikan hanya 140 orang.”Padahal, jumlah PNS yang akan pensiun pada 2016 mendatang mencapai 500 orang. Tahun 2016 dan 2017 ke atas yang pensiun ada sekitar 500 orang juga,” ujarnya.
Berdasarkan data dari website bkd.jogjaprov.go.id, jumlah PNS per Desember 2013 ada 7.042 orang. Mereka memiliki latar belakang pendidikan S3 dua orang, S2 493 orang, S1 2.806 orang, sarjana muda 163 orang, D3 474 orang, D1 376 orang, SLTA 2.236 orang, SLTP 311 orang, dan SD 181 orang.Menanggapi kekurangan kompetensi PNS ini, Ketua Komisi A DPRD DIJ Eko Suwan-to mendukung adanya peningkatan ang-garan untuk beasiswa. Ini dilakukan agar bisa mendorong kompetensi PNS di DIJ tercukupi. “Idealnya seluruh PNS sudah berijazah sarjana,” kata Eko.Peningkatan itu, kata Eko, untuk menutup kekurangan personel. Jika dari kuantitas kurang, kualitas PNS harus meningkat. (eri/laz/ong)