GUNTUR AGA TIRTANA/RADAR JOGJA
SASARAN RAZIA: Seorang gelandangan tidur di emperan Jalan Suryatmajan, Jogja. Penanganan terhadap penyandang masalah sosial, kini diatur dengan Perda DIJ No 1/2014

Tahun Pertama Belum Pakai Pendekatan Yustisi

JOGJA – Pelaksanaan Perda DIJ No 1/2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis, dalam setahun pertama ini belum akan menggunakan pendekatan yustisi
Menurut Kepala Dinas Keter-tiban (Dintib) Kota Jogja Nur-widi Hartana, pihaknya masih akan melakukan sosialisasi ke masyarakat.”Setahun pertama ini kami masih fokus melakukan sosia-lisasi ke masyarakat, karena dalam Perda ini juga ada pene-rapan sanksi untuk masyarakat yang memberikan uang ke ge-landangan dan pengemis,” ujat Nurwidi.
Menurutnya, hal itu penting karena sebagai kota wisata, ba-nyak pelancong dari luar daerah yang datang ke Kota Jogja. Tidak jarang wisatawan ini juga mem-berikan uang ke gelandangan dan pengemis (gepeng).S
osialisasi yang dilakukan juga melalui berbagai macam metode. Mulai pemasangan spanduk hingga memberikan sosialisasi langsung ke masyarakat. Jika pe-tugas mendapati ada masyarakat yang memberikan uang ke gepeng, akan diingatkan. “Kami ingatkan lebih baik menyalurkan uang ke tempat ibadah atau lembaga yang jelas,” terangnya.
Nurwidi mengatakan, untuk masa transisi ini akan dilakukan selama setahun. Untuk hal itu pihaknya juga sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial (Dinsos) DIJ.Meskipun begitu, personel Din-tib Kota Jogja saat ini terus mela-kukan operasi gabungan dengan DIJ utuk penyandang masalah sosial ini.
Minggu lalu Dintib Kota Jogja juga berhasil menjaring 31 gelandangan. Mereka terjaring dalam operasi gabungan yang dilakukan di pusat Kota Jogja, seperti Jalan Margo Utomo hing-ga Alun-alun Kidul serta sekitar Jalan KHA Dahlan. “Untuk saat ini sementara kami fokus ke gelandangan dulu, baru kemudian nanti ke pengemis,” terangnya. Para gelandangan yang terjaring dalam operasi gabung-an itu langsung dikirim ke Panti Sosial milik Dinsos DIJ di Sewon, Bantul. (pra/laz/ong)