Gubernur DIJ Hamengku Buwono X telah menyampaikan pidato penghantaran perubahan kelima atas perjanjian kerja sama antara Pemprov DIJ dengan PT Jogja Tugu Trans (JTT) tentang pengelolaan sistem pelayanan transportasi perkotaan dengan sistem buy the service kepada DPRD DIJ. Sistem transportasi itu populer dengan sebutan Transjogja.
UNTUK membahas perubahan tersebut DPRD DIJ telah mem-bentuk panitia khusus (pansus). Di antara sejumlah anggota pan-sus itu duduk kader Partai Nasdem Subarno. Bersama dengan pem-bentukan Pansus Transjogja itu, dewan juga membentuk Pansus Perdais Kelembagaan dan Pengi-sian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIJ. Kader Nasdem yang bertugas di Pansus Perdais Kelem-bagaan adalah Sambudi.
Sedangkan untuk Pansus Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gu-bernur DIJ dipercayakan kepada Suparja.Hasil Pemilu 2014, Partai Nasdem menempatkan tiga kadernya di dewan provinsi. Subarno berasal dari daerah pemilihan (dapil) Sle-man Selatan, Sambudi (Sleman Utara) dan Suparja dari Dapil Gunungkidul. Tiga anggota dewan dari partai yang mengusung jargon Gerakan Perubahan itu bergabung bersama PKB dan mendirikan Fraksi Kebangkitan Nasional (FKN) DPRD DIJ.Kembali soal perubahan kelima perjanjian pengelolaan Transjog-ja karena perjanjian yang dibuat Pemprov DIJ dengan PT JTT yang dilakukan pada 2008 silam akan berakhir pada 6 Februari 2015 ini. “Karena perjanjian akan berakhir dibutuhkan langkah-langkah de-wan,” ucap Subarno di sela mengik-uti rapat pansus di gedung DPRD DIJ kemarin (19/1).
Dikatakan, setelah kerja sama antara pemprov dengan PT JTT berakhir, diperlukan mekanisme sesuai Perpres No 54 Tahun 2010 junto Perpres No 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Namun mekanisme lelang sebagaimana diatur dalam perpres tersebut belum dapat dilaksanakan.Di pihak lain, terang Subarno, keberadaan Transjogja untuk me-nyediakan pelayanan publik di bidang transportasi yang baik bagi masyarakat tidak boleh ter-henti. Ini sejalan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Untuk menjaga agar pelayanan publik tersebut tetap berjalan, maka pemprov membutuhkan landasan operasional terkait kerja sama dengan PT JTT. “Untuk men-jalankan kerja sama itu diperlukan persetujuan DPRD,” ucap pria yang memilih pensiun dini sebagai PNS dan terjun ke politik sebagai anggota parlemen ini.
Dasar persetujuan dewan itu merujuk pasal 21 ayat (2) perjan-jian antara Pemprov DIJ dengan PT JTT No 4/PERJ/GUB/II/2008 dan No 31/JTT/G/II-2008. Dise-butkan untuk melakukan peru-bahan atau penambahan atas kerja sama itu dibutuhkan per-setujuan dewan. Menyadari penting dan strate-gisnya kerja sama itu, Subarno menyatakan, kader Partai Nasdem yang ada di DPRD DIJ bertekad mengawal perubahan kerja sama pengelolaan Transjogja itu. Di-akui, semangat awal dari lahirnya Transjogja dalam rangka mem-perbaiki sistem transportasi per-kotaan di DIJ.
Sebelum adanya Transjogja, masyarakat kerap mengeluhkan buruknya layakan transportasi perkotaan di Jogja. “Kemudian muncul konsep sis-tem buy the service tersebut,” katanya.Baginya, konsep layanan tersebut sebaiknya tak hanya digunakan untuk Transjogja. Bahkan bila perlu dikembangkan di wilayah DIJ. Catatannya sepanjang konsep itu dipandang tepat dan relevan. Karena itu untuk mengkaji hal ter-sebut, pansus akan mengundang pakar atau ahli dan melakukan kon-sultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Pro-vinsi DIJ. Ahli akan dimintai pan-dangan atau pendapatnya menyang-kut kerja Transjogja. Sedangkan BPK akan ditanya soal audit yang pernah dilakukan terhadap penge lolaan Transjogja. (eri/amd/ong)