SETIAKY A KUSUMA/RADAR JOGJA
TEGAR: Bripda M Taufiq Hidayat bersama ayahnya Triyanto di rumah mereka di bekas kandang sapi di Dusun Jongke, Sendangadi, Mlati. Mereka akhirnya pindah ke Rusunawa Jongke
SLEMAN- Pemkab Sleman mendadak disibukkan dengan gejala sosial potret kemiskinan warganya. Itu berawal dari kisah keluarga anggota Satuan Sabhara Polda DIJ Bripda Muhammad Taufiq Hidayat yang tinggal di bekas kandang sapi di Dusun Jongke, Sendangadi, Mlati. Keluarga tersebut kemudian diberi fasilitas tempat tingal di rusunawa.
Hingga kemarin (20/1), hal itu masih menjadi trending topic yang cukup hangat di kalangan pejabat dan staf pemerintahan. Terlebih munculnya pemberitaan tentang Suyatno alias Boyahmin, 83 dan isterinya, Sajiyem,83, yang tinggal di bawah kolong Jembatan Tempel. Pasutri manula ber-KTP Sleman itu bertahan hidup dengan membuat tampah bambu dan memulung sampah.
Di sisi lain, tidak sedikit warga Sleman yang tinggal di rumah tidak layak huni serta banyak lainnya tidak memiliki tempat tinggal. Bukan tidak mungkin kasus Bripda M Taufiq bakal memicu kecemburuan warga miskin lainnya. Akankan pejabat pemkab mendatangi mereka satu per satu untuk diberi fasilitas hunian?
Sekretaris Daerah Pemkab Sleman Sunartono menilai, fenomena kemiskinan ibarat gunung es. Dia tidak menampik masih banyaknya warga yang hidup di bawah garis kemiskinan. Angka kemiskinan Sleman tergolong tinggi, yakni 11,85 persen. Bahkan, soal kecemburuan sosial, menurutnya, sangat mungkin terjadi. “Sikap kami, ya, normatif saja,” katanya.
Sunartono membenarkan bahwa pasca kasus Bripda Taufiq, fenomena kemiskinan lain banyak bermunculan. Menurutnya, hal itu didorong oleh emosi masyarakat. Di sisi lain, Sunartono menengarai ada pihak yang memiliki kepentingan tertentu memanfaatkan keadaan tersebut untuk mengeksplorasi emosi masyarakat. “Mungkin anda tahu sendiri,” ucapnya.
Sunartono menegaskan, pemerintah punya kewajiban menyejahterakan rakyatnya. Namun, pendekatan kasusnya harus spesifik dan tidak bisa disamaratakan (generalisasi). Sebab, antara kasus satu dan lainnya berbeda. Bukan hanya menyangkut tempat tinggal. Banyak juga anak lulus sekolah tidak bisa menebus ijazah. “Itu yang harus diselesaikan. Selama koridor hukum memungkinkan dan tak melanggar aturan,” papar mantan kepala dinas kesehatan itu.
Solusinya, ada pada kebijakan umum program pengentasan kemiskinan. Di antaranya pemberdayaan, penguatan modal, dan pelatihan. Dalam pelaksanaannya, kebijakan tersebut membutuhkan atititude masyarakat. Peran serta dan kemauan masyarakat untuk keluar dari garis kemiskinan menjadi faktor krusial. “Dikasih apapun kalau tidak punya atititude, ya susah,” ungkapnya.
Sebelumnya, Bupati Sri Purnomo mengaku belum mendengar kabar tentang Suyatno. Kendati begitu, jika memang warga Sleman, bupati berjanji akan mencarikan solusi. “Saya belum terima laporan. Itu harus dipastikan dulu,” katanya.
Lamanya informasi sampai ke pemkab diduga akibat sikap tidak peduli warga terhadap sesamanya yang mengalami kesulitan ekonomi. Keengganan melapor juga bisa berasal dari warga miskin sendiri.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Untoro Budiharjo menyatakan, berbagai persoalan sosial yang muncul baru-baru ini sedang dibahas intensif oleh tim, untuk dicari solusinya. Menurutnya, setiap kasus perlu disikapi secara berbeda, tergantung permasalahan yang dihadapi warga miskin. (yog/din/ong)