JOGJA – Penerapan kelemba-gaan baru di Pemprov DIJ sebagai buntut keistimewaan berdampak pada kepegawaian. Penerapan kelembagaan yang diperkirakan akan mulai awal 2016 itu menja-dikan struktur pemprov gemuk.Alhasil, kebutuhan pejabat eselon II dan III pun ikut-ikut bertambah karena struktur baru ini.
Kondisi itu memaksa pem-prov mempromosikan besar-besaran pejabatnya. “Akan me-maksimalkan pejabat yang ada,” tutur Kepala Biro Organisasi Sekretariat Provinsi (Setprov) DIJ YB Jarot Budharjo dalam paparan di hadapan Pansus Ra-perdais Kelembagaan di gedung dewan, kemarin (21/1).
Jarot menjelaskan, jika tak mela-kukan promosi, pejabat yang ada saat ini tidak mencukupi. Sebab, dengan kebutuhan adanya pe-mekaran mencapai 67 orang. Rinciannya eselon 2A sebanyak 4 orang, eselon IIB 1 orang, eselon IIIA 18 orang dan IV A 44 orang. “Eselon IIA hanya satu orang nanti ditempatkan sebagai wakil kepala badan kebudayaan. Itu menjadi satu-satunya di Indo-nesia badan ada wakil kepala,” jelasnya.
Adanya pemekaran kelemba-gaan itu, antara lain, Dinas Ke-budayaan yang memiliki tiga bidang menjadi Badan Kebu-dayaan dengan tujuh bidang. Selain itu ada badan baru yakni Badan Pertanahan dan Tata Ruang, pemisahan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika menjadi dua dinas, yakni Dishub dan Diskominfo, serta perubahan kelembagaan lainnya.Djarot mengatakan, penamba-han jabatan eselon ini, Pemprov DIJ tak melakukan penambahan atau rekruitmen. Namun cukup memaksimalkan sumber daya manusia (SDM) yang ada. “Kami optimalkan SDM yang ada, ka-rena kami takk bisa menambah. Itu amanah dari KemenPAN-RB,” ungkapnya.
Dia juga menegaskan, pemeka-ran kelembagaan juga bukan berarti harus membangun gedung baru. “Misalnya gedung Dishub-kominfo, meski dipecah jadi dua dinas, gedungnya tetap di tempat semula. Kita memaksimalkan aset yang ada,” kata Djarot.Anggota Pansus Raperdais Kelem-bagaan Bambang Crisnadi mem-pertanyakan keistimewaan dari kelembagaan yang ada. Menurut-nya, kelembagaan ini memang harus ada yang mencarikan ke-istimewaan DIJ. “Kelembagaannya harus dibuat khusus. Kalau me-nambah kelembagaan tanpa identitas keistimewaan, tidak terlihat,” usulnya.(eri/laz/ong)