SLEMAN- Pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) hampir pasti dilaksanakan serentak tahun ini. Itu menyusul diterimanya Perppu Nomor 1 Tahun 2014 oleh DPR RI. Meskipun belum ada kepastian waktu pelaksanaan, para penggawa partai di Sleman mulai bersiap menyambut ajang pemilihan bupati tersebut.Dua kubu yang besaing dalam pemilihan legislatif 2014, Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) bisa jadi akan membuktikan “kekuatan” mereka kembali dalam pemilukada.
Sayangnya, isu tidak sedap mulai menggoyang KIH yang dimotori PDIP, PKB, dan Nasdem. Satu di antaranya dianggap sebagai pengkhianat. “KIH Sleman tidak solid. Ada satu angota yang menelikung dan menggunting dalam lipatan,” beber Ketua DPC PDIP Sleman Rendradi Suprihandoko kemarin (21/1). Mantan ketua DPRD Sleman yang kini menjadi anggota parlemen Provinsi DIJ itu tidak menyebut siapa partai yang dimaksud. Hanya, Rendradi menegaskan bahwa KIH telah dicederai oleh salah satu anggotanya. Karena itu, terkait pemilukada, Rendradi menyatakan, partainya siap mengusung calon sendiri.
Ya, mengacu pada perolehan suara pemilu legislatif atau jumlah kursi di DPRD, PDIP dengan 12 kursi menjadi satu-satunya partai yang berhak mengusung calon bupati sendiri (tanpa koalisi). “Kami pemenang pemilu, kok. Pede saja,” ujarnya.
Kendati begitu, Rendradi menegaskan bahwa sinyal itu bukan berarti partai banteng moncong putih menolak berkoalisi. Namun, fakta bahwa salah satu anggota KIH yang dianggap tidak kompak dikhawatirkan justru menjadi kendala. Jika dipaksakan pun, Rendradi khawatir hasilnya tak produktif. “Itu bukan watak PDI, main gunting dan telikung aja. Politik itu bukan kepentingan pribadi,” sindir politikus bergelar Sarjana Hukum itu.
Persiapan maju dalam bursa pemilukada, saat ini DPC PDIP Sleman tengah menunggu rekomendasi dari DPP. Terkait calon yang bakal diusung oleh partai. PDIP Sleman mengusulkan tiga nama sebagai kandidat. Salah satunya Rendradi. Dua lainnya adalah Yuni Satia Rahayu dan Pulung Agustanto.
Jika ditarik garis dengan kondisi koalisi KIH di lembaga legislatif, Partai Nasdem sangat mungkin kambing hitamnya. Itu bermula dari pembentukan salah satu alat kelengkapan dewan, yakni Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapem Perda) yang dulu disebut Badan Legislatif (Banleg).
Anggota Fraksi PKB Wawan Prasetya secara blak-blakan menuding Fraksi Nasdem menelikung fraksinya. Wawan mengklaim, saat penentuan pimpinan Banleg, KIH bersepakat bahwa “jatah” ketua Banleg untuk PKB. Dan dirinyalah yang didaulat oleh pimpinan PKB menjadi ketua alat kelengkapan yang bertugas membuat dan menyusun kebijakan regulasi itu. “Dalam perjanjian seperti itu,” katanya.
Dalam perjalannnya, muncul nama Ismi Sutarti, yang notabene kader Nasdem. Finalnya, dalam proses voting, Ismi yang mendapat dukungan dari tujuh anggota KMP plus Fraksi Nasdem unggul.Selanjutnya, dalam rapat paripurna DPRD, pimpinan dewan menetapkan Ismi sebagai ketua Banleg. Saat itu, Wawan mengajukan protes tapi tak mengubah hasil keputusan tersebut. “Komitmen itu mahal harganya dalam politik. Nasdem menelikung PKB. Itu yang menyebabkan timbulnya gejolak,” bebernya.
Ketua DPC Partai Nasdem Sleman Surana berdalih tidak merasa ada pengingkaran atau tindakan menelikung partai lain. “Lho, kami itu tak ada janji atau komitmen apa-apa, baik dengan KIH atau KMP,kok,” ungkapnya dihubungi melalui telepon seluler. (yog/din/ong)