JOGJA – Pemerintah Kota Jogja memberikan perhatian serius terhadap kasus korupsi yang per-nah terjadi di lingkungan pemkot. Untuk mengetahui perkembangan masalah itu, pemkot menambah satu beban tugas terhadap Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Jogja.
Tambahan tugas ter-sebut adalah untuk melakukan survei indeks korupsi di lingkungan Pemkot Jogja.Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Kota Jogja Zenni Lingga mengatakan, selama ini kebera-daan Forpi diberi kewenangan tugas melakukan pengawasan pelaksanaan pakta integritas di Kota Jogja, dan membantu terlak-sananya tata kelola pemerintahan yang baik. Namun mulai tahun ini (2015, Forpi ditambahi tugas mela-kukan survei indek korupsi. “Ini memang baru tahun ini, harapannya saat akhir masa ja-batan wali kota nanti sudah bisa menyusun indeks korupsi di Pem-kot Jogja,” katanya kemarin (22/1).
Menurut Zenni, rincian tugas Forpi Kota Jogja sudah dijelaskan dalam Perwal No 87/2014. Wali Kota Jogja juga telah menanda-tangani keputusan wali kota pada 7 Januari lalu untuk perpanjangan masa tugas anggota Forpi Kota Jogja. Dalam Kepwal itu, disebut-kan, anggota Forpi Kota Jogja bertambah satu orang, sehingga menjadi enam orang.Enam orang yang dimaksud, an-tara lain WinartaHadiwiyono, Harry Cahya Purnama, Baharudin Kamba, Sutaryo, Suryo Putro Nugroho, dan Nur Hidayat. ” Karena keeweangannya ditambah, perso-nelnya juga ditambah satu orang, atas nama Nur Hidayat,” ujarnya.
Zenni mengatakan, Nur Hidayat merupakan anggota baru yang berasal dari dunia usaha. Penam-bahan anggota baru tersebut se-suai dengan masukan Forpi, ka-rena bertambahnya laporan dan pengaduan masyarakat. “Dengan penambahan anggota, diharapkan mampu meningkatkan kinerja Forpi, penyelesaian masalah juga bisa lebih cepat,” tuturnya.
Koordinator Forpi Kota Jogja Winarta Hadiwiyono mengatakan, tugas baru untuk melakukan sur-vei indeks korupsi di Pemkot Jogja tersebut didasarkan pada beberapa kasus korupsi yang me-libatkan jajaran pegawai di ling-kungan Pemkot Jogja. “Indeks yang kami buat nantinya bisa menjadi acuan bagi wali kota untuk mela-kukan pembinaan terhadap pe-gawai,” katanya. (pra/jko/ong)