Pemkot Perketat Pantauan Penggunaan Anggaran

 
JOGJA – Tahun ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja mengelola dana keisti-mewaan (Danais) sebesar Rp 34,4 miliar. Berbeda dengan 2014, pada tahun ini kuasa pengguna anggaran tersebar di beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Tahunnya seblumnya hanya terpusat di Dinas Pariwisata dan Kebu-dayaan (Dinparbud).Kepala Badan Perencanaan Pem-bangunan Daerah (Bappeda) Kota Jogja Edy Muhammad mengatakan, pada 2015 ini danais yang dikelola Pemkot Jogja untuk dua urusan keis-timewaan, yaitu untuk kebudayaan, dan tata ruang. “Untuk urusan kebu-dayaan, total dana keistimewaan yang dikelola Rp 29,916 miliar.Sedangkan untuk urusan tata ruang, Rp 4,5 mi-liar,” kata Edy kemarin (23/1).
Dijelaskan, untuk urusan kebudayaan, terdapat empat program. Pertama pengembangan nilai budaya sebesar Rp 9,4 miliar yang dikelola oleh Din-parbud dan Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah (DBGAD) untuk Pa-sar Malam Perayaan Sekaten (PMPS). Kedua, program pengelolaan ke-kayaan budaya sebesar Rp 11,59 mi-liar, terbagi dalam tiga SKPD, yaitu Dinparbud, Bagian Tata Pemerintahan, dan Dinas Pemukiman dan Prasara-na Wilayah (Kimpraswil).Ketiga, program pengelolaan kera-gaman budaya sebesar Rp 8,1 miliar yang dikelola Dinparbu. Keempat, program kerja sama pengelolaan ke-kayaan budaya sebesar Rp 750 juta yang dikelola Dinparbud.
Sementara untuk urusan tata ruang, terbagi dalam dua program, yaitu penataan kawasan budaya pendukung keistimewaan sebesar Rp 3 miliar di bawah UPT Malioboro. “Juga untuk pengembangan transportasi berbasis keistimewaan bagi pengguna sepeda di kawasan sumbu filosofis dan Ko-tabaru sebesar Rp 1,5 miliar di bawah dinas perhubungan,” terangnya.
Menurut Edy, pihaknya sudah me-libatkan SKPD terkait sejak usulan perencanaan. Dengan melibatkan SKPD yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi), Edy berharap, pemanfaatan danais tahun ini bisa lebih optimal, sehingga pemberian manfaat ke masyarakat lebih terasa. “Sejak DIPA diserahkan, sudah bisa langsung menyiapkan pengerjaan,” tuturnya.
Untuk pengawasan, Edy berencana melibatkan SKPD yang memiliki tu-poksi pengawasan dan pengendalian di tingkat Kota Jogja. Seperti Bagian Pengendalian Pembangunan, Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keu-angan (DPDPK) hingga Inspektorat Kota Jogja. “Dengan melibatkan SKPD yang memiliki tupoksi pengawasan ini, diharapkan dalam pelaksanaan bisa lebih baik,” terangnya.
Pengawasan penggunaan danais 2015, juga akan dilakukan Forum Pe-mantau Independen (Forpi) Kota Jogja. Di antaranya dengan melakukan pemantauan secara khusus atas peng-gunaan danais, agar sesuai peruntukan-nya. Forpi Kota Jogja mendorong dalam pengelolaan danais mengede-pankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. “Mulai dari perencanaan anggaran dan program kegiatan, hingga pada pelaporan penggunaan anggaran se-cara berkala,” ujar koordinator Forpi Winarta. (pra/jko/ong)