MAGELANG – Anggaran yang diterima Polres Magelang Kota terjadi peningkatan. Kesatuan yang dipimpin AKBP Zain Dwi Nugroho tersebut mendapat tambahan Rp 7,677 miliar dari anggaran DIPA Polda Jawa Tengah Tahun 2015. Tahun ini, total anggaran yang diberikan sebanyak Rp 42,168 miliar. Jumlah ini lebih besar dari tahun lalu yang hanya Rp 34,492 miliar.
Peningkatan anggaran, karena serapan tahun sebelumnya melebihi angka yang dianggarkan. “Selama 2014, kami menyerap anggaran hingga Rp 43,287 miliar. Sehingga, tahun 2014, anggaran kami minus Rp 7,8 miliar,” tegas Kapolres Ma-gelang AKBP Zain Dwi Nugroho di sela sosialisasi DIPA 2015 di Aula Polres Magelang Kota (23/1).
Kekurangan anggaran pada tahun lalu, paling banyak untuk belanja pegawai, gaji, dan tunjangan. “Karena itu, tahun ini kami bersyukur ada tambahan anggaran,” tandasnya.Hadir dalam sosialisasi, Kabag Renprogar Birorena Polda Jawa Tengah AKBP Yudy Priyono, Wali Kota Magelang Sigit Widyonindito, Wakil Ketua DPRD Kota Magelang Titiek Utami, perwakilan sejumlah LSM, dan segenap jajaran Polres Magelang Kota.
Menurut kapolres, anggaran tahun ini paling banyak untuk program dukungan manajemen dan pelaksanaan teknis lain. Besarannya, Rp 35,996 miliar. Lalu, disusul program peme-liharaan keamanan dan ke tertiban masyarakat sebanyak Rp 2,745 miliar.Terkecil untuk anggaran program pengembangan hukum ke-polisian, dan pemberian ban-tuan serta nasihat hukum. Masing-masing Rp 2,92 juta.”Dengan anggaran yang me-ningkat ini, kami harap ke amanan dan ketertiban masyarakat juga semakin meningkat,” tegas-nya.
Kabag Renprogar Birorena Polda Jawa Tengah KBP Yudy Priyono menjelaskan, dalam pemanfaatan dana tersebut di-harap Polres Magelang Kota menerapkan transparansi dan akuntabilitas. Pengawasan semua pihak diperlukan untuk men-jaga prinsip tersebut.”Saya apresiasi adanya per-wakilan sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang hadir ini. Tujuannya agar me-reka bisa mengawasi peng gunaan anggaran tersebut nantinya dan bisa diketahui masyarakat luas,” tegas Yudy.
Menurutnya, dalam membuat rencana anggaran harus dibuat dengan sebaik-baiknya. Selain menghindari tidak terserapnya anggaran, perencanaan matang untuk menghindari terjadinya duplikasi anggaran yang berujung pada temuan badan pemeriksa keuangan atau BPK.”Saya harap nantinya tiap bu-lan harus dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana pen-capaian kerja yang direncana-kannya. Masyarakat berhak mengetahuinya dengan ke-mudahan akses yang ada,” ujar-nya. (dem/jko/ong)