Februari Ditargetkan 18.881 KK Sudah Terima

JOGJA – Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Trans-migrasi (Dinsosnakertrans) Kota Jogja sudah me-rampungkan pencetakan kartu menuju sejahtera (KMS) dan mulai mendistribusikannya. Ditarget-kan pertengahan Februari 2015 nanti 18.881 ke-pala keluarga (KK) penerima KMS sudah mene-rima fisik KMS
Kepala Dinsosnakertrans Kota Jogja Hadi Muhtar mengatakan, pihaknya sudah mengumpulkan semua lurah di kota ini untuk diberikan penjelasan mengenai daftar penerima KMS beserta parameter penilaiannya. “Mungkin masih ada yang pro-tes kok tidak menerima KMS. Kami jelaskan penghitungannya dan kenapa dia tidak masuk,” ujar Hadi kemarin (24/1).
Menurut Hadi, penerima KMS pada 2015 sejumlah 18.881 KK, turun dari 2014 yang tercatat 20.481 KK. Penerima KMS 2015 terdiri atas 16.460 KK yang se-belumnya juga penerima KMS 2014 serta 2.421 KK yang meru-pakan usulan baru. Dari usulan wilayah, sebenarnya terdapat 4.962 KK yang diusulkan, tetapi hanya 2.421 KK yang dinyatakan berhak menerima KMS.
Hadi mengatakan bagi KK yang merasa benar-benar tidak mam-pu dan merasa berhak mene-rima KMS, bisa diusulkan mel-alui wilayah. Pihaknya mulai Maret 2015 nanti sudah mulai membuka usulan baru dari wi-layah tentang KK yang dianggap berhak menerima. “Silakan di-ajukan dari wilayah, nanti kita verifikasi lagi dari awal untuk daftar penerima KMS 2016,” je-lasnya.
Bagi masyarakat yang benar-benar tidak mampu, tapi tidak terdaftar dalam KMS 2015, Din-sosnakertrans Kota Jogja juga tidak akan menutup mata. Men-urut Hadi, keluarga yang tidak mampu itu bisa mengurus surat rekomendasi dari Dinsosnaker-trans, setelah mendapat surat keterangan dari RT/RW jika benar-benar merupakan kelu-arga tidak mampu. “Surat re-komendasi ini bisa membantu untuk tunggakan biaya pendi-dikan atau kesehatan,” ungkap-nya.
Sementara untuk pendistribu-sian KMS, Hadi mengatakan sudah menyerahkan ke kelura-han. Nantinya pihak kelurahan yang akan mendistribusikan ke para penerima KMS 2015, seka-ligus memberitahu keluarga penerima KMS tentang legalisir KMS. “Untuk legalisir KMS tidak perlu sampai ke dinas, cukup di kelurahan,” tuturnya.
Sementara itu Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti (HS) mengatakan, pemberian KMS merupakan upaya Pemkot Jogja memberikan jaminan sosial untuk mening-katkan kesejahteraan masyara-kat. “Peningkatan kesejahte-raan masyarakat juga bisa melalui peningkatan pendapa-tan masyarakat, KMS ini salah satu upaya pemerintah unutk mewujudkannya,” ungkap HS. (pra/laz/ong)