GUNTUR AGA/RADAR JOGJA
SERUAN AKADEMISI: Rektor UGM Prof Dwikorita Karnawati memimpin aksi di Balairung UGM, Jogjakarta, kemarin (25/1).
JOGJA – Gelombang dukungan terhadap Komisi Pemberantasan Ko-rupsi (KPK) terus mengalir di Jogjakarta. Kemarin ratusan akademisi dari berbagai perguruan tinggi di kota ini mendesak kepada Presiden Joko Widodo segera turun tangan untuk mengatasi prahara antara KPK versus Polri
Apabila kisruh dua institusi terus dibiarkan, maka akan men-ghambat proses pemberantasan korupsi di tanah air. “Presiden Jokowi jangan ragu mengambil sikap dan keputusan yang tepat, demi tegaknya hukum dan keadi-lan,” ujar Rektor UGM Prof Dr Dwikorita Karnawati saat me-nyampaikan pernyataan sikap akademisi DIJ di Balairung, UGM, kemarin (25/1).
Hadir dalam pernyataan ke-prihatinan ini, para pimpinan dan Guru Besar UGM, peneliti Pusat Kajian Anti-Korupsi UGM, aktivis Gerakan Masyarakat un-tuk Transparansi Indonesia (Gemati) UGM, serta para wakil universitas lain seperti UNY, UIN, UII, UMY, UKDW, UMY, Univer-sitas Janabadra, Sekolah Tinggi Pertahanan Nasional (STPN), dan lain sebagainya.Sebelum pembacaan pernya-taan sikap, dalam acara yang dipandu Direktur Pukat UGM Zainal Arifin Muchtar itu, satu per satu wakil akademisi dari perguruan tinggi, para tokoh menyampaikan orasi singkat.
Beberapa tokoh yang menyampaikan pernyataan sikapnya antara lain Prof Dr Ir Maksum, Rektor UMY Prof Dr Bambang Cipto, advokat senior Kamal Firdaus, Budi Santosa dari Om-budsman RI, Dr Rimawan Pra-diptyo (Gerakan Masyarakat untuk Transparansi Indonesia/Gemati), Dekan FH UGM Prof Dr Hawwin dan lain-lain.Dwikorita khawatir, bila kisruh KPK dan Polri dibiarkan, maka akan menurunkan wibawa lembaga dan aparat penegak hukum di tanah air. Jika ini terjadi, negara Indonesia dalam ancaman dan situasi darurat yang serius. Untuk menghindari hal ini, ia meminta Jokowi segera mengam-bil langkah-langkah strategis untuk mengendorkan ketegang-an antardua institusi penegak hukum tersebut. “Kebijakan apa pun yang diambil oleh presiden, tentu akan didukung oleh ra-kyat,” tegasnya.
Anggota Ombudsman RI Budi Santoso mengatakan, perlu ada-nya hak imunitas bagi komisio-ner KPK terhadap upaya krimi-nalisasi. Karena itu, Budi men-gusulkan perlu ada pasal yang mengatur hak imunitas bagi komisioner KPK yang diatur dalam UU KPK. Hak tersebut seperti yang dida-patkan oleh anggota Ombudsman yang memperoleh jaminan per-lindungan hokum, sehingga pekerjaannya tidak bisa digugat dan ditahan di depan pengadi-lan. “Ini untuk menghindari upaya kriminalisasi terhadap pimpinan KPK,” kata Budi.
Direktur Pukat UGM Zainal Arifin Mochtar mengatakan, upaya pelemahan pemberanta-san korupsi hampir terjadi di semua negara, bahkan kerap terjadi rivalitas dan konflik an-tarinstitusi penegak hokum. “Hampir di seluruh dunia ada bentuk kriminalisasai pemberan-tasan korupsi. Sehingga perlu prinsip perlindungan kerja dalam upaya pemberantasan korupsi,” ingat Zaenal.

Bahu-membahu Dukung KPK

Elemen masyarakat yang men-dukung KPK terus bergulir. Tak hanya di Jakarta, di DIJ pun me-nyuarakan hal yang sama. Mereka menolak adanya kriminalisasi KPK yang berindikasi upaya melema-hkan lembaga antirasuah itu.Salah satunya adalah Forum Eksponen Pergerakan (Forep) Jogja yang menyatakan sikap dengan tegas menolak krimina-lisasi KPK dari pihak mana pun.
Koordinator Forep Jogjakarta Mirwan Sy Syukur mengatakan, perseturuan antara KPK dengan Polri tak akan terjadi jika Presi-den Jokowi dan pemimpin bangsa ini mengedepankan etika dan moral.”Presiden Jokowi orang yang paling bertanggung jawab. Be-liau harus mengambil sikap tegas menyelesaikan konflik dua institusi negara tersebut,” kata-nya, dalam keterangan pers di DPRD DIJ (24/1).
Forep juga meminta Presiden Jokowi menyampaikan kepada publik daftar nama pejabat, mantan pejabat yang diusulkan Jokowi yang sudah diberi tanda merah maupun kuning oleh KPK. “Daftar pejabat yang ma-suk kabinet kerja harus dibe-berkan, jangan ditutup-tutupi,” desaknya.
Forum yang terdiri dari lintas generasi dan latar belakang ini juga memberikan dukungan moral kepada KPK untuk terus memproses hukum Komjen Pol Budi Gunawan.Penetapan ter-sangka KPK terhadap calon tung-gal Kapolri tersebut mereka dukung. “Kami mendukung KPK untuk terus memproses, terma-suk mantan pejabat yang terlibat korupsi,” kata Mirwan.
Anggota Forep Jogjakarta Ga-zali menambahkan, situasi yang berkembang belakangan ini justru memperburuk citra kepolisian di mata masyarakat. Di sisi lain, konflik ini justru semakin me-ningkatkan simpati masyarakat kepada KPK. “Ini merupakan skenario KPK dilemahkan, tapi semakin membuat masyarakat memberi dukungan KPK,” im-buhnya. (mar/eri/laz/ong)