JOGJA – Kondisi tak laik jalan bus Transjogja akhirnya terjawab. Selain karena masalah pengawasan yang lemah, kondisi itu juga karena tak adanya audit internal. Padahal, audit bisa untuk mengetahui kondisi bus bersubsidi tersebut.
“Kalau ada masalah, biasanya dilakukan audit internal. Ini juga bisa jadi pedoman untuk kontrak baru atau tidak?” tandas pakar transportasi UGM Prof Sigit Priyanto di hadapan Pansus dan tim Pemprov DIJ di gedung dewan, kemarin (26/1).
Sigit menjelaskan, audit internal ini untuk mengetahui kondisi sebenarnya dari keuangan dan bus PT JTT. Audit internal ini, sudah menjadi salah satu pedoman dalam melaksanakan sistem buy the service. “Kenyataannya, dalam praktik tidak seindah teori,” imbuhnya.
Wakil Ketua III DPRD DIJ Dharma Setyawan mengungkapkan, manajemen audit yang paling utama. Bukan financial audit yang sudah dilakukan PT JTT. Sebab, manajemen audit ini tak hanya mengetahui kondisi aset perusahaan gabungan lima operator bus di Kota Jogja saja. Tapi, juga mengetahui personal dari manajemen perusahaan itu. “Sesuai atau tidak? Kalau tidak, ya jangan diperpanjang,” kata politikus Partai Gerindra ini.
Ia mengungkapkan, kalau secara manajemen tak sesuai, pihaknya tak mau berisiko memberikan persetujuan. Dewan akan menyerahkan hal itu ke eksekutif. Meski akhirnya layanan bus Transjogja harus berhenti sementara.
Menanggapi hal itu, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Transjogja Agus Minang menegaskan, sebenarnya kondisi PT JTT untung. Secara ekonomi dari hasil audit keuangan, PT JTT memiliki sisa lebih anggaran Rp 5 miliar. “Itu bisa untuk ngijoli bus baru,” tuturnya.
Sampai saat ini Pansus Transjogja sama sekali belum memutuskan apakah menyetujui atau tidak. Ini karena mereka masih mempertimbangkan aspek hukum. Sebab, jika ikut menyetujui perpanjangan kontrak PT JTT, mereka ikut melanggar rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jogjakarta.
“Lebih baik tidak usah diperpanjang. Lelang baru, dari pada semuanya masuk bui?” kata anggota Pansus Transjogja Huda Tri Yudiana.
Huda mengungkapkan, hasil dari diskusi dengan BPK, jika tetap memperpanjang kontrak bus Transjogja, sama saja dengan melakukan penunjukan langsung. Padahal, nilai kontrak biaya operasional kendaraan (BOK) Transjogja setahun mencapai Rp 70 miliar.
“Sudah tahu melanggar, tetap dilaksanakan ini kan bahaya,” tuturnya, dengan wajah khawatir. Alasan Huda ini juga diamini rekannya. Totok Hedi, anggota Pansus Transjogja yang lain meminta adanya kajian hukum terlebih dahulu sebelum Pansus membuat keputusan. “Jangan bareng-bareng masuk bui,” ujarnya, yang segera disambut gerr peserta rapat.
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)BPKRI tahun 2011, merekomendasikan Pemprov DIJ melelangkan pengadaan jasa operasionalTransjogjaini. Ini dilakukan untuk menghindari adanya kerugian negara. Juga, demi layanan prima angkutan publik itu.
“Rekomendasi BPK kepada gubernur memerintahkan kepala Dishubkominfo untuk selanjutnya melakukan pengadaan jasa operasinal busTransjogjasesuai ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa,” tulis Sunarto dalamLHPtersebut.
UPT Transjogja pun tak tinggal diam. Sejak bulan Maret 2014 silam, UPT ini sudah mengajukan permohonan ke ULP (Unit Layanan Pelelangan) untuk lelangBOK Transjogja. Dari ULP semuanya sudah siap. Termasuk pembentukan panitia lelang.
Tapi saat akan memasuki tahapan lelang, ada masalah. Yaitu pagu anggaran lelang ini belum ada. Padahal ini membutuhkan persetujuan dari dewan.
Demi memperjelas mekanisme lelang itu, Agus mengaku, dirinya sampai ke Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) di Jakarta. Ini untuk mempertanyakan mekanisme yang tepat dari lelang operatorTransjogjaini. “Mereka menyarankan dilakukan lelang terbatas. Pesertanya hanya yang mengantongi izin trayek dalam kota,” jelas Agus.
Izin trayek dalam kota ini, menurut Agus, hanya ada lima, yaitu PT JTT, Damri, Aspada, Kopata, Kobutri, dan Puskopkar. Mereka inilah yang nantinya bisa mengikuti lelang terbatas untuk operatorTransjogja. Padahal, kecuali Damri, mereka juga termasuk pemilik PT JTT.
Untuk penunjukan langsung ini, sebenarnya Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan Presiden baru. Perpres nomor 172 tahun 2014 itu sebagai perubahan Perpres No 5 tahun 2014 memberikan kelonggaran penunjukan langsung. Asalkan, penunjukan langsung ini memenuhi syarat-syarat tertentu. (eri/laz)