JOGJA – Dukungan masyarakat terhadap institusi KPK terus mengalir. Tokoh dan akademisi Muhammadiyah mengajak masyarakat Indonesia untuk melawan upaya pelemahan terhadap lembaga yang dipimpin Abraham Samad. Sebab, nuansa pelemahan itu kian ketara dan bila tidak segera diambil langkah tegas, akan membuat korupsi terus merajalela di negeri ini.
“Muhammadiyah tidak boleh diam dan harus tetap menyuarakan kebenaran ikut berantas korupsi,” kata mantan Ketua PP Muhammadiyah Syafii Maarif saat orasi dukungan terhadap KPK di kampus terpadu UMY, kemarin (26/1).
Hadir pula Ketua PP Muhammadiyah Abdul Munir Mulkan, Rektor UMY Bambang Cipto, Mantan Ketua PP Aisyiyah Chamamah Suratno, Ketua PP Aisyiyah Siti Noordjanah Djohantini, Ketua Stikes Aisyiyah Warsiti, dan tokoh Muhammadiyah lainnya seperti Chairil Anwar.
Buya Safii menambahkan, rakyat Indonesia tidak akan pernah makmur dan tenteram selama masih ada pejabat di Indonesia melakukan korupsi. Karena itu, ia meminta para pejabat, pegawai pemerintah, dan masyarakat umum untuk tidak melakukan korupsi. Selama ini, rakyat Indonesia tak kunjung sejahtera karena telah tersandera oleh perilaku korup para pejabatnya.
“Kita tidak boleh diam terhadap adanya usaha sistematis melemahkan pemberantasan korupsi. Kalau KPK salah harus dikritik, begitu juga polisi. Berantas pejabat yang korup,” tandas Syafii.
Rektor UMY Bambang Cipto mengatakan, korupsi merupakan kejahatan kemanusiaan yang harus diberantas dari Indonesia. Karena itu, Muhammadiyah mendukung KPK bekerja maksimal untuk terus memberantas korupsi. “Kami minta Polri dan KPK mengakhiri konflik, tidak saling menjatuhkan,” kata Bambang.
Ketua PP Aisyiyah Siti Noordjanah Djohantini mengatakan, Muhammadiyah dan Aisyiyah prihatin atas prahara kisruh yang terjadi di dua lembaga penegak hukum KPK dan Polri. Karena itu, Aisyiyah mendorong kepada Presiden Joko Widodo segera menyelesaikan konflik dua institusi tersebut. Jangan sampai konflik ini melebar sehingga akan melemahkan upaya pemberantasan korupsi.
“Aisyiyah menentang tindakan kriminalisasi terhadap siapa pun dalam bentuk apa pun. Aisyiyah minta menyelamatkan bangsa ini dengan cara penyelamatan KPK,” kata Noordjanah.
Sementara itu, aksi dukungan terhadap KPK dan Polri juga datang dari mahasiswa Fakultas Hukum (FH) UII, di mana mereka menggelar aksi dukungan dan menggalang 1.000 tanda tangan. Aksi digelar di halaman kampus FH UII, Jalan Tamansiswa, Jogja, kemarin (26/1).
Aksi diikuti para mahasiswa, dosen, serta lembaga seperti Pusham UII dan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) UII. Mereka bergabung menjadi satu dalam aksi ini. Dalam aksi itu, sebuah panggung disusun lengkap dengan tulisan Save KPK, Save Polri, dan Save Indonesia.
Mereka kemudian melakukan orasi di panggung tersebut. Usai melakukan orasi, mahasiswa juga menggelar aksi dukungan dengan 1.000 buah tanda tangan yang ditorehkan di atas dua lembar kain warna putih, tak jauh dari tempat orasi.
“KPK dan Polri sama-sama institusi negara. Jika keduanya terlibat konflik, semua akan rugi. Presiden juga harus turun tangan agar masalah ini tidak berlarut-larut,” kata perwakilan LKBH UII Sri Hastuti Puspitasari.
Di lokasi terpisah, di Titik Nol kilometer Jogja juga menjadi ajang aksi perseteruan antara KPK dengan Polri. Namun kali ini massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Anti-Pembodohan menyerukan selamatkan KPK dari kepentingan elite politik.
Mereka menilai saat KPK menetapkan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka, sarat dengan nuansa politis. Menurut mereka, elite KPK dalam hal ini Abraham Samad justeru telah terlibat dalam politik praktis dalam penetapan calon tunggal Kapolri itu.
Kondisi ini membuat mereka kemudian menentukan sikap, bahwa Aliansi Masyarakat Anti-Pembodohan Jogjakarta menuntut Abraham Samad dan Bambang Widjojanto diseret ke Dewan Etik KPK dan Pansus DPR. Mereka juga mendesak penyelamatan KPK dari kepentingan politik Abraham Samad. Termasuk mendesak Abraham Samad dan Bambang Widjojanto dipecat dari KPK. (mar/fid/laz)