SLEMAN – Evaluasi Pemprov DIJ soal pelaksanaan APBD 2014 yang menempatkan Kabupaten Sleman dan Gunungkidul mendapatkan rapor merah, ditanggapi beragam pejabat maupun dewan di kedua kabupaten itu. Pejabat di Sleman bahkan kaget karena disebut hanya bisa merealisasikan 70 persen dalam sisi untuk keuangan APBD tahun lalu.
Pemkab Sleman pun merasa perlu mengklarifikasi keterangan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIJ Tavip Agus Rayanto terkait penyerapan dan realisasi anggaran APBD 2014. Klarifikasi dilakukan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Sleman Rini Murti Lestari kepada Radar Jogja kemarin (26/1).
Rini Murti Lestari menepis informasi yang menyebut Sleman memperoleh rapor merah akibat realisasi keuangannya paling kecil dibanding empat wilayah lain di DIJ, yakni hanya 70 persen. “Saya juga kaget saat mengetahui hal itu, kok, kecil sekali. Infonya keliru itu,” ujar Rini.
Sambil buka-buka data keuangan, ia memaparkan, data yang disampaikan kepala Bappeda DIJ berasal dari Bappeda Sleman. Saat gubernur mengevaluasi data dari Bappeda Sleman, posisi laporan keuangan tercatat per 19 Desember 2014. Padahal, saat itu masih banyak rekanan proyek fisik yang belum menerima pembayaran. Sebab, berita acara perjanjian kontrak dibuat akhir tahun. “Itu (data yang dilaporkan) belum lengkap. Kalau realisaasi, kan, per 31 Desember,” jelasnya.
Setelah menghitung ulang bersama beberapa staf DPKAD, Rini memperoleh angka realisasi APBD 2014 sebesar 84,8 persen dari total anggaran Rp 2.236.637.483.465,75. Persentase itu tidak termasuk realisasi dana yang dikelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Penyerapan anggarannya relevan dengan data Surat Perintah Pencairan Dana (DP2D) yang dibagikan ke SKPD. Meskipun tak semua SKPD penyerapannya mencapai 100 persen. Sisa dana yang tak terserap telah dikembalikan ke kas daerah.
Dengan besaran persentase tersebut, berarti Sleman justeru mengungguli realisasi anggaran Kota Jogja (81,35 %) dan Gunungkidul (75,85 %). Kendati begitu, Rini mengakui ada beberapa persoalan yang mengakibatkan penyerapan dan realisasi anggaran 2014 tidak terserap maksimal. Persoalan tanah kas desa dan dana alokasi khusus (DAK) menjadi penyebabnya.
Pengadaan tanah tidak terealisasi, karena izin dari gubernur turun pada 31 Desember 2014. Karena itu, pemkab tak bisa melakukan pembayaran. Padahal dananya sudah masuk alokasi anggaran. Pelebaran Jalan Selokan Mataram di Demangan-Seturan juga terganjal masalah administrasi. Masih ada sebagian tanah yang tak jelas kepemilikannya atau dobel sertifikat. “Pemkab belum bisa membayar pembelian tanah kalau status kepemilikannya belum klir,” ungkap mantan pegawai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) itu.
Hal lain yang menjadi kendala, di antaranya, masih ada perbedaan luas tanah antara data sertifikat di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan fakta di lapangan. Sementara itu, terkait kesepakatan ganti rugi bangunan atau tanah yang terpotong untuk pelebaran jalan, masih menunggu progres dari pihak ke dua yang bersangkutan.
Masalah lain belum adanya tanah pengganti atas penggunaan tanah kas Desa Tridadi yang dipakai untuk membangun kompleks perkantoran. Semua masalah itu menyebabkan pemkab belum bisa melakukan pembayaran, sehingga anggaran harus dikembalikan ke kas daerah.
Selain itu, banyaknya proyek konstruksi yang terpending turut memperpanjang daftar alokasi anggaran yang tak terserap. Di antaranya, pembangunan Pasar Sleman, kantor Badan Lingkungan Hidup, Jalan Usaha Tani milik Dinas Pertanian, Puskesmas Turi, dan Pasar Prambanan. Masih ditambah DAK yang tidak terserap sebesar Rp 13,168 miliar.
 
Dewan Usul Dievaluasi
Sementara itu dari Gunungkidul dilaporkan, rendahnya penyerapan anggaran fisik dan keuangan pada APBD 2014 Gunungkidul mendapat sorotan dari kalangan legislatif. Dewan meminta eksekutif melakukan evaluasi menyeluruh.
Ketua DPRD Gunungkidul Suharno mengatakan, catatan gubernur tahun 2014 itu harus menjadi perhatian bagi pemkab. “Kita berharap dilakukan evaluasi,” kata Suharno kemarin (26/1).
Untuk kepentingan itu, pihaknya menginstruksikan kepada komisi C dan D agar lebih detail dalam pengawasan perencanaan maupun pelaksanaan. Namun demikian, pihaknya tidak bisa mengintervensi dalam pelaksanaan lelang.
“Pengawasannya tidak hanya saat dilakukan pengerjaan, tetapi perencanaan agar kita bisa ikut mengevaluasi di mana saja kekurangannya,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan Supriyadi mengaku siap melakukan evaluasi. “Memang penyerapan anggaran kurang maksimal. Kami segera melakukan evaluasi,” kata Supriyadi.
Evaluasi dilakukan baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan. Misalnya untuk lelang maksimal pada bulan Mei. Untuk tahap perencanaan APBD Perubahan bisa dilakukan pada bulan Juni dan Juli. “Jadi ada jeda waktu selama 6 bulan,” katanya.
Supriyadi kemudian membeber rendahnya serapan anggaran tersebut. Untuk penyerapan anggaran keuangan 75,85 persen atau dalam posisi ke 4 dibanding kabupaten kota di DIJ dan fisik 86,9 persen urutan ke 5 atau terakhir dibandingkan kabupaten/kota di DIJ.
Menurut dia, tidak maksimalnya anggaran dikarenakan berbagai hal. Salah satunya, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga tidak bisa melaksanakan lelang Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan tahun 2014 sebesar Rp 46 miliar. Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapermas) sebesar Rp 7,3 miliar.
“Waktu itu APBD Perubahan 2014 bulan November pembangunan fisik tidak bisa dilaksanakan. Sebab, setelah dilakukan pengesahan dievaluasi gubernur dan baru selesai bulan Desember,” terangnya.
Untuk itu, pihaknya tidak berani melaksanakan pembangunan fisik, sehingga sisa anggaran yang tidak bisa dilaksanakan menjadi silpa dan dialihkan dalam APBD 2015. (yog/gun/laz)