KULONPROGO-Pemberian nama-nama ruas jalan desa di wilayah Kabupaten Kulonprogo dinilai kurang valid. Padahal, nama-nama jalan itu telanjur ditetapkan dalam Surat Keputusan (SK) Bupati Nomor 285 tahun 2015 tentang Jalan Kabupaten dan Jalan Desa.
Hal tersebut terungkap dalam rapat kerja (Raker) Komisi III dengan Bappeda dan dinas pekerjaan umum (DPU), Senin (26/1). Raker dipimpin Ketua Komisi III Hamam Cahyadi ST beserta semua anggota.
Sementara dari eksekutif diwakili Kepala Bappeda Kulonprogo Ir Agus Langgeng Basuki ST, Kabid Sarana dan Prasarana Taufik Prihadi ST MT, Kabid Bina Marga DPU Ir Gusdi Hartono MT, dan Kabid Cipta Karya Zahrom Asurawan ST MT.
Anggota Komisi III Muh Ajrudin Akbar menyatakan, penyebutan beberapa nama ruas jalan yang telah ditetapkan melalui SK Bupati ada yang kurang tepat dan tidak jelas. Salah satunya nama jalan di Jatirejo, Lendah. “Di SK bupati tertulis Jalan Botokan-Kutan. Di bagian lain ada ruas jalan dengan nama Kutan-Botokan. Penyebutan ini tentu membingungkan. Karena bisa diartikan ini nama dua ruas jalan, dan kalu ternyata hanya satu ruas, tentu akan menimbulkan penganggaran ganda,” ujarnya.
Terhadap hal itu, dia meminta agar SK bupati direvisi. Selain itu juga dilakukan identifikasi jalan desa dengan melibatkan pemerintah desa atau masyarakat setempat yang tahu persis nama dan kondisi jalan. “Sehingga penamaannya bisa lebih valid dan jelas,” kata politisi asal Ngentakrejo, Lendah tersebut.
Anggota Komisi III lainnya Mujiman mengungkapkan hal senada. Di Gulurejo, juga ada penyebutan ruas jalan yang kurang jelas. “Di SK bupati disebutkan ada ruas Jalan Sumurmuling 2. Namun tidak ada Sumurmuling 1. Seharusnya, kalau ada yang ke-2 tentu ada yang ke-1,” ujar warga Gulurejom, Lendah ini.
Menanggapi masukan tersebut, Kepala Bappeda Kulonprogo Agus Langgeng Basuki mengakui, memang data tentang jalan desa masih perlu validasi. Menurutnya, idealnya pendataan jalan desa menggunaan penentuan titik koordinat. Sehingga pemetaannya bisa lebih jelas dan akurat.
Namun, lantaran pemetaan dengan sistem itu memerlukan biaya yang cukup besar pemkab belum bisa melaksanakannya. “Ke depan tidak hanya soal nama, kami juga akan memvalidasi koordinat jalan dengan sastem itu. Tujuannya agar database semua jalan bisa valid dan tidak menimbulkan kebingungan masyarakat,” terangnya.
Kabid Bina Marga DPU Ir Gusdi Hartono MT menimpali, SK Bupati tersebut baru akan disosialisasikan kepada pemerintah desa. Sehingga jika ada penamaan yang kurang valid dan jelas masih bisa direvisi. “Kalau untuk jalan kabupaten kami yakin sudah valid. Kalau untuk jalan desa memang mungkin masih banyak yang belum pas. Karena jumlah jalannya juga sangat banyak,” katanya. (tom/din)