SETIAKY/RADAR JOGJA
PONDOKAN: Sebuah kos-kosan di Gang Pandega Padma, Jalan Kaliurang, Sleman.

Banyak Celah Pelanggaran

Predikat Jogja sebagai Kota Pendidikan, membawa dampak yang luar biasa terhadap perkembangan hunian, khusunya kos-kosan atau pondokan. Untuk mengatur usaha pondokan, Pemkot Jogja dan Pemkab Sleman sudah menerbitkan peraturan daerah (perda). Persoalannya, apakah perda tersebut efektif?
SAAT itu, tahun 2003. Para anggota DPRD Kota Jogja gayeng membahas rancangan peraturan daerah tentang pondokan. Setelah dibahas secara maraton, akhirnya produk hukum itu disahkan menjadi perda, yakni Perda Nomor 4/2003 tentang Pondokan. Itu berarti, dibuat sejak 12 tahun silam
Dalam kurun waktu tersebut, tentu sudah terjadi banyak per-kembangan yang luar biasa ter-hadap dunia kos-kosan. Pemkot Jogja pun menyadari akan hal itu.Kepala Bidang Pengendalian dan Operasi Dinas Ketertiban (Dintib) Kota Jogja Totok Su-ryonoto menegaskan, perda yang sudah ada tersebut sebenarnya sudah tidak efektif. “Sudah tidak relevan lagi, karena banyak ce-lah yang memungkinkan pelang-garan,” kata Totok.Terlebih adanya Peraturan Wali Kota (Perwal) tentang pe-limpahan sebagian kewenangan ke kecamatan. “Termasuk untuk izin pondokan dan gangguan (HO) yang bisa diurus di keca-matan,” tandasnya.
Menurut Totok, dengan ke-wenangan pemberian izin pon-dokan diserahkan ke camat, secara otomatis pengawasan juga dilakukan oleh camat. “Jika terjadi pelanggaran izin atau HO, yang punya wewenang camat. Izin juga bisa dicabut oleh camat,” ungkapnya.Itu berarti pula bahwa pemkot, dalam hal ini dinas perizinan, tidak bisa berbuat banyak tentang masalah ini. Namun diakui, jika yang terjadi adalah pelanggaran hukum, maka pihaknya yang turun tangan.”Memang, jika ada pelangga-ran hukum, akan ditangani oleh Dintib melalui PPNS, karena camat tidak memiliki kewenangan penindakan hokum,” katanya.
Di sisi lain, Dintib hanya akan melakukan razia terhadap kos-kosan yang tidak memiliki izin. Selain itu, Dintib juga hanya sebatas mengawasi kos-kosan dalam rangka Pencegahan Pem-berantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan miras. “Itulah kenyataannya. Sehingga perda yang ada sudah tidak efektif lagi,” tandasnya.
Karena sudah rentan terjadi pelanggaran hukum dan lainnya, maka saat ini Pemkot Jogja tengah menyusun Raperda Pondokan yang baru. “Secara materi sudah rampung, dan saat ini raperda itu masih dalam proses uji pu-blik,” jelasnya.Dibandingkan Perda Pondokan lama, terdapat pembaharuan dalam Raperda Pondokan yang baru ini. “Sudah disesuaikan dengan kondisi saat ini. Lha kalau tidak ada penyesuaian, ya ngapain juga harus disusun ra-perda baru,” ungkap Totok.
Ia menyebut perubahan baru tersebut di antaranya pemisahan antara pondokan tradisional dengan modern. Selain soal pe-rizinannya, juga dalam prak-tiknya. “Pondokan modern ini kan bangunan yang sengaja di-dirikan untuk usaha kos, se-hingga harus beda dengan pon-dokan tradisional,” terangnya.
Dalam Raperda Pondokan baru juga akan mengatur tentang asrama daerah. Meski bukan bentuk usaha, asrama daerah ini juga harus mengantongi izin gangguan. “Kadang ada gang-guan sosial dari asrama daerah ini, sehingga juga harus dimin-takan izin,” ungkapnya.Terpisah, Camat Matrijeron Kota Jogja Ari Sudaryanto men-jelaskan, dalam menjalankan fungsi pengawasan kecamatan terhadap pondokan, pihaknya secara rutin melakukan kun-jungan ke kos-kosan yang ada di wilayahnya.
Diakui, masih sering ditemukan pelanggaran dalam izin pondokan. Seperti kos-kosan tanpa induk semang maupun penanggung jawab. Ada juga laporan kos campur, tapi setelah dicek, ternyata pa-sangan suami istri. Selain itu juga terdapat izin yang tidak sesuai. “Ada yang izinnya pon-dokan, ternyata digunakan se-bagai guest house atau home stay. Karena itu, kami juga minta un-tuk pembaharuan izin,” jelas dia.
Sementara itu Ketua DPRD Kota Jogja Sujanarko meminta agar pengawasan kos-kosan bisa dijalankan secara maksimal. Terutama keberadan induk se-mang yang bertanggung jawab terhadap kos-kosan. Koko me-nilai, jika tidak diawasi secara ketat, dikhawatirkan bisa men-jadi citra buruk bagi Kota Jogja. “Sekarang tinggal bagaimana yang diberi wewenang menja-lankan perda,” jelas dia.
Ter-kait usulan raperda baru, Koko mengaku mendukung, tetapi harus tegas dalam praktiknya. Dia juga mengindikasikan apartemen yang juga digunakan sebagai kos-kosan. Untuk itu, payung hukum yang mengatur-nya harus jelas. “Ada indikasi mengarah ke apartemen, ka-rena itu harus ada payung hukum yang mengaturnya,” ujar Koko.
Berbeda dengan di Sleman, meski jumlah pondokan sangat banyak, hingga saat ini Pemkab dan DPRD Sleman belum ada tanda-tanda untuk memperba-harui Perda Pondokan merupa-kan perda inisiatif dewan. Perda ini produk tahun 2007 lalu. Re-gulasi yang dimaksud adalah Perda Nomor 9 Tahun 2007 ten-tang Pondokan. Perda inisiatif dewan itu dini-lai mandul atau lemah syahwat. Pasal demi pasal tak ada yang secara rijit dan jelas mengatur tentang etika penghuni kos. Tak ada pula larangan dan sanksinya. Bahkan institusi penegakan perda, Satpol PP harus mem-buat siasat dalam penertiban tempat kos-kosan.
Petugas tak bisa menjurus langsung pada pokok permasa-lahan terkait pondokan. Sebab, Satpol PP tak bisa berpegang pada perda tersebut. Tapi, me-manfaatkan regulasi lain yang lebih berhubungan pada bangu-nan kos itu sendiri. “Perda yang ada memang be-lum aplikatif. Khususnya meny-angkut perizinannya,” kata Ka-bid Penegakan Peraturan Perun-dang-undangan Satpol PP Sleman Ignatius Sunarto kemarin (27/1).
Data di Satpol PP, tak kurang dari seratusan pengusaha kos disidangkan di Pengadilan Ne-geri Sleman. Tapi, itu bukan karena pelanggaran Perda Pon-dokan. Lebih sebagai akibat mereka tak patuh pada syarat pendirian bangunan. Ada yang tidak mengantongi Izin Pemanfaatan Tanah (IPT), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Gangguan (HO), dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). “Dengan regulasi tentang empat hal itu lah Satpol PP bisa menertibkan usaha kos-kosan,” tandasnya. Juga baca beritanya di Halaman 8, COVER STORY. (pra/yog/jko/ong)