WONOSARI – Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) 2015 dituding masih asal-asalan. Sisi akuntabilitas masih jauh dari harapan, sehingga bisa menimbulkan masalah kelak di kemudian hari. Terkait permasalahan tersebut, pemerintah desa diminta hati-hati dan teliti dalam penyusunan.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) DIJ Bambang Wisnu Handoyo usai menghadiri rapat kerja daerah Paguyuban Kepala Desa dan Perangkat Desa “Semar” Gunungkidul di Bangsal Sewokoprojo, kemarin (27/1). “Masih banyak perangkat yang belum tahu bagaimana penyusunan secara baik dan benar. Untuk itu, sosialisasi diberikan untuk memberikan pemahaman kepada mereka,” kata Bambang.
Dia menjelaskan, salah satu contoh penyusunan APBDes asal jadi terlihat dari banyaknya perangkat yang belum bisa membedakan antara pendapatan desa dengan pendapatan kepala desa. Sementara, dalam penyusunan pendapatan juga masih asal tulis. “Dalam audiensi saya menemukan ada desa menulis angka pendapatan dari kas desa sebesar Rp 1 juta. Kalau dinalar apa mungkin, dalam setahun hanya mendapatkan penghasilan seperti itu?,” ungkapnya.
Namun begitu pihaknya memaklumi permasalahan di lapangan, karena masih dalam masa transisi. Sebagai tindak lanjut, perangkat desa akan diberikan pemahaman dan pelatihan penyusunan APBDes yang baik dan benar. “Kami juga masih menunggu peraturan menteri tentang pedoman penyusunan APBDes. Selain itu, kami juga mengimbau kepada camat untuk lebih teliti dalam melakukan evaluasi. Sebab, saat ada temuan atau salah dalam penggunaan ancaman hukuman tidak main-main,” ujarnya.
Panitia Rakerda Wagiran menampik tudingan jika penyusunan APBDes dilakukan secara asal-asalan. Menurut dia, pihak desa sudah menyusun sesuai dengan prosedur. Namun dia mengakui, ada di antara desa belum menyelesaikan penyusunan APBDes. “Kami tidak main-main dalam menyusun anggaran,” kata Wagiran.
Menurut Wagiran, dengan penerapan Undang-Undang No 6/2014 membuat desa menjadi pelaku sekaligus pelaksana program. Jika sudah demikian, dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas dalam implementasinya.”Selain lebih selektif dalam merekrut perangkat, kami juga akan melakukan progam pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM,” ungkapnya.
Kepala Desa Ngawu, Playen itu sering mendengar argumen bahwa, alokasi dana desa berjumlah miliaran rupiah berpotensi menyeret perangkat dengan masalah hukum. Namun, dia tidak khawatir karena dalam pelaksanaanya perangkat desa tidak bisa berdiri sendiri. Karena itu dibutuhkan pendampingan dari kecamatan maupun petugas kabupaten. (gun/din)