PEMBANGUNAN hotel yang berakibat pada kerusakan pagar tembok di SMP 3 Jogja, mem-buat Forpi Kota Jogja me-ngusulkan untuk pengetatan zonasi pembangunan hotel, termasuk di kawasan sekolah. Pengetatan itu diharapkan dapat mempertahankan predikat Jogja sebagai kota pendidikan.Koordinator Forpi Kota Jogja Winarta mengaku usulan ter sebut sebenarnya sudah lama di-sampaikan.
Dengan peristiwa yang terjadi di SMP 3 Jogja ini pihaknya akan kembali meng-usulkan rekomendasi tersebut. “Di Kota Jogja ini seharusnya ada kebijakan pembangunan hotel harus berjarak berapa kilometer dari sekolah,” ujarnya.
Saat ini, jelas dia, di Kota Jogja terdapat hotel baru yang akan dibangun lokasinya sangat dekat dengan sekolah, seperti di SMP 3 dan SMA 10 Jogja. Selain itu di kawasan sekolah seperti di Jalan AM Sangaji, juga terdapat beberapa hotel yang sudah ber-diri di antara sekolah-sekolah.
Pengetatan izin, lanjut dia, juga bisa diterapkan kepada pengaju izin pendirian hotel yang menggunakan lokasi sekolah. Seperti yang terkadi pada bekas sekolah Pangudi Luhur di Bin-taran, Jogja. “Izinnya bisa di-perketat, tidak sama dengan pengajuan izin di lokasi lain,” jelasnya.
Winarta menilai saat ini tidak ada rambu-rambu khusus yang melindungi predikat Jogja se-bagai kota pendidikan. Hal itu juga untuk memastikan ke giatan pendidikan di Kota Jogja tidak terganggu dengan keberadaan hotel-hotel.”Harapan kami, pembangunan dalam bentuk apappun tidak merugikan pihak lain,” tuturnya.
Sementara itu Kepala Dinas Perizinan (Dinzin) Kota Jogja Heri Karyawan mengatakan saat ini tidak ada aturan yang mela-rang pendirian hotel berdekatan dengan tempat pendidikan. Pi-haknya juga tidak bisa melarang, selama sesuai dengan tata ruang dan semua persyaratan lengkap. Ketika ditanyakan apakah akan membuat aturan tentang hal itu, Heri menjawab kewenangan tersebut ada di Badan peren-canaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Jogja. “Kami hanya user yang menjalankan aturan itu,” jelasnya.
Heri menambahkan, Dinzin Kota Jogja sendiri rutin me lakukan pengawasan dengan turun langsung memantau ke lapangan. Meskipun begitu, Heri juga mengeluhkan minimnya jumlah petugas pengawas yang ada di Dinzin. “Dari SDM kami petugas pelaksana pengawasan sangat terbatas,” tuturnya.
Hingga akhir Januari 2015 ini, dari 104 pengajuan yang masuk, Dinzin Kota Jogja sudah mengeluarkan 77 IMB dan 27 pengajuan lainnya belum di-keluarkan. Dari 77 IMB yang sudah dikeluarkan, saat ini 44 di antaranya masih melakukan proses pem-bangunan, 16 belum mendirikan dan tujuh sudah selesai.”Tidak semua izin baru, ka-rena ada juga yang mengajukan perubahan bangunan dan penertiban bangunan,” ungkap-nya. (pra/laz/ong)