SETIAKY/RADAR JOGJASUARA PARA PROFESOR: Rektor UGM Prof Ir Dwikorita Karnawati PhD (berdiri) saat bersama para para guru besar UGM mengeluarkan pernyataan sikap soal konflik KPK-Polri.
JOGJA – Konflik yang menerpa institusi KPK dan Polri membuat para guru besar UGM meradang. Mereka mendesak Presiden Joko Widodo segera meng akhiri prahara yang melibatkan pejabat dua institusi itu selama dua pekan terakhir ini. Desakan untuk menjaga agar tenaga dan pikiran para pejabat di negari ini dan rakyat Indo nesia tidak habis oleh masalah ber-nuansa politik. Sebab, apabila masalah ini terus dibiarkan, maka pemberantasan korupsi yang menjadi program prioritas utama Jokowi-JK sulit tercapai.”Jika konflik KPK dan Polri dibiarkan saja, maka ini akan mengganggu program kerja Jokowi-JK yang sudah disusun saat kampanye 2014 lalu,” ujar Rektor UGM Prof Ir Dwikorita Karnawati, PhD.
Hadir pula dalam pernyataan sikap guru besar UGM ini, antara lain, Ketua Dewan Guru Besar (DGB) Prof Dr Ir Sunjoto, Ketua Senat Akademik Prof Dr Ir Indarto, jajaran pimpinan universitas, guru besar, dekan dan dosen di lingkungan kampus UGM.Dewan Guru Besar UGM khawatir bila konflik KPK-Polri dibiarkan, akan mengganggu stabilitas keamanan, ekonomi dan keutuhan NKRI. Sebab, tidak menutup kemungkinan konflik KPK-Polri ini akan dimanfaatkan oleh negara lain untuk merusak hubungan antarinstitusi negara RI, antarrakyat, dan organisasi kemasyarakatan di Indonesia.”Dua institusi itu, KPK dan Polri, harus mau berbenah. Kem-balikan wibawa KPK dan Polri sebagai institusi yang bersih dan transparan,” tegas Dwikorita.
Ketua DGB UGM Sunjoto menerangkan, pernyataan sikap yang disampaikan Guru Besar UGM ini sebagai bentuk ke-prihatinan atas konflik antara KPK dan Polri. “UGM tidak ingin masuk ke hal-hal teknis, tak ingin mencampuri ranah proses hukum,” katanya.Dekan Fisipol UGM Erwan Agus Purwanto menilai, sampai saat ini belum ada upaya tegas dari Presiden Jokowi untuk menye-lesaikan konflik dua lembaga penegak hukum itu. Ia berharap konflik ini segera diakhiri, sehingga tidak ada kepentingan individu dan kelompok yang akan memanfaatkannya. “Jangan terlalu lama dibiarkan. Nanti banyak orang yang meman-faatkan situasi itu, termasuk ko-ruptor,” terangnya. (mar/laz/ong)