JOGJA – Suksesi di Keraton Jogja selama ini seolah-olah menjadi sebuah misteri dan tanda tanya. Demikian pula bagi anggota Pansus Rancangan Peraturan Daerah Istimewa (Raperdais) DPRD DIJ tentang Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIJ.Tak ingin terus menerus dibuat penasaran dengan isu seputar suksesi, pansus berini-siatif ingin mendapatkan penjelasan dari Keraton Jogja terkait hal ini
“Ngarso Dalem selaku sultan berkenan menerima pansus Jumat malam (30/1) besok di Keraton Kilen,” ungkap Kanjeng Pangeran Haryo (KPH) Purbo-diningrat di depan rapat pansus di ruang paripurna DPRD DIJ kemarin (28/1).Ngarso Dalem merupakan sa-paan akrab Sultan Hamengku Buwono X yang sekarang ber-takhta di Keraton Jogja.
Ketika menyampaikan informasi itu, Purbodiningrat bukan semata-mata berkedudukan sebagai menantu HB X. Suami Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Maduretno, putri ketiga HB X ini sekarang juga menjabat anggota DPRD DIJ dari Fraksi PDI Perjuangan. Di pansus Purbodiningrat men-jadi wakil ketua.”Ngarso Dalem akan didampingi Sri Paduka Paku Alam IX. Jadi pansus tidak perlu ke Pakuala-man. Langsung diterima seka-lian di Keraton Kilen,” ucap Purbo yang memimpin jalannya rapat kerja pansus dengan tim eksekutif.
Usai rapat kerja, Ketua Pansus Slamet menjelaskan, kehendak bertemu dengan HB X dan PA IX berasal dari pansus. Pansus memberikan waktu antara Rabu (28/1) hingga Jumat (30/1). Ren-cananya pansus akan roadshow ke keraton dan Pakualaman. Semula Slamet berharap pan-sus akan ditemui para pengha-geng atau semacam menteri yang menjabat di kabinet HB X dan PA IX. Harapan dengan bertemu para penghageng itu, pansus dapat berdiskusi lebih luas dan panjang.Namun keputusan dari keraton ternyata lain. HB X rupanya ingin memberikan penjelasan langsung kepada anggota pansus. “Tentu ini kami memberikan apresiasi,” katanya.
Slamet menegaskan, inti dari UU Keistimewaan DIJ sebetulnya terletak pada jabatan gubernur dan wakil gubernur yang oto-matis dijabat Sultan dan Paku Alam yang bertakhta. Penger-tian Sultan dan Paku Alam yang bertakhta itu juga tidak diru-muskan secara gamblang dan terbuka di UU No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIJ.Termasuk menyangkut proses suksesi yang terjadi di lingkungan Keraton Jogja dan Pakualaman. “Kami ingin mendapatkan pen-jelasan, bagaimana sebetulnya proses dan mekanismenya,” pa-par politikus asal Nglipar, Gunungkidul, ini.
Menurut Slamet, UUK hanya mengatur syarat-syarat formal pengisian jabatan gubernur dan Wagub. Bagi dia, ketentuan itu tidak menjadi persoalan. Hanya saja, regulasi itu perlu dilen-gkapi dan diperdalam dengan perdais. Sebab, UUK menga-manakan pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur DIJ harus diatur dalam perdais.”Mau tidak mau, perdais harus menyinggung soal suksesi seo-rang sultan dan adipati. Kami juga perlu mengantisipasi kemun-gkinan terjadinya raja kembar. Jangan sampai itu terjadi. Kami perlu tahu bagaimana sesung-guhnya paugeran (aturan) di keraton,” katanya.
Referensi seputar paugeran suksesi di keraton selama ini tak banyak ditemukan. Salah satu dokumen tertulis yang tersedia adalah buku karya Susilo Harjo-no yang diterbitkan Jurusan Politik dan Pemerintahan (JPP) Fisipol UGM. Judulnya “Kronik Suksesi Keraton Jawa 1755-1989”. Buku tersebut menjelaskan pro-ses suksesi di Keraton Jogja dari HB I hingga HB X.Menurut Susilo, dari satu raja ke raja berikutnya suksesi yang terjadi tidak selalu sama. “Sepuluh sultan, sepuluh jalan,” terangnya.
Dikatakan, sejum-kah orang berpandangan pau-geran adalah sesuatu yang mutlak sepanjang zaman. Pa-dahal paugeran bukanlah in-strumen yang dapat membaku-kan suksesi dari raja ke raja berikutnya. “Sejarah mencatat suksesi di Keraton Jogja tergantung konteks dinamika sosial politik yang tengah terjadi pada masanya,” paparnya.
Suksesi Sultan Jogja memiliki variasi yang signifikan. Variasi meliputi suksesi berjalan normal sebagaimana lazimnya, terjadi pecat memecat antara anak dan ayah yang seorang raja, atau digantikan oleh saudara laki-laki. Ada pula suksesi yang diwa-kili oleh suatu dewan perwalian atau penyingkiran putra mah-kota dengan cara dibunuh. Faktalain menyodorkan seorang sultan harus empat kali mengang-kat putra mahkota karena sebab-sebab yang rumit.”Ragam suksesi ada lima jenis berdasarkan sifat, penyebab, dan dampaknya,” ungkap Susilo.
Lima jenis itu terdiri suksesi normal atau mblarak sempal dari HB VI ke HB VII, HB VIII ke HB IX dan HB IX ke HB X. Lalu suksesi abnormal atau semar oncat dari HB I ke HB II dan HB VII ke HB VIII. Sedangkan pada era HB V ke HB VI disebut klapa nyawang atau suksesi menyam-ping.Adapun suksesi dari HB II ke HB III merupakan suksesi dengan kekerasan atau anggenthong pecah serta dewan perwalian atau ngembar dhomas yang ter-jadi pada HB III ke HB IV dan HB IV ke HB V. (eri/laz/ong)