JOGJA – Sistem lelang jabatan yang sudah dite-rapkan di beberapa pemerintah daerah di Indo-nesia, juga akan diterapkan di lingkungan Pemkot Jogja. Meskipun begitu, penerapan sistem lelang jabatan di Kota Jogja dipastikan akan sedikit ber-beda dengan sistem di daerah lain.
Menurut Wali Kota Jogja Harya-di Suyuti (HS), perbedaan itu ka-rena akan disesu-aikan dengan kea-rifan lokal di Kota Jogja. HS menje-laskan nilai-nilai yang ada di Jogja, yaitu jabatan bu-kan suatu yang diperebutkan. “Pasti ada yang pekewuh dengan lelang terbuka, karena itu kami terus mengkaji teknisnya yang tepat,” ujar HS ke-marin (28/1).
HS mengatakan saat ini pihaknya terus meng-godok sistem yang pas terkait lelang jabatan di Pemkot Jogja ini. Untuk itu ia sudah menugaskan instansi yang berkaitan dengan kepegawaian, se-perti Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Jogja, Bagian Organisasi dan Inspektorat Daerah mencari sistem yang pas.Sebagai langkah awal lelang jabatan, yang meru-pakan implementasi UU No 5/2014 tentang Apa-ratur Sipil Negara (ASN) ini ditargetkan pada tri-wulan III 2015 sudah terbentuk assessment center.
Lembaga ini yang akan bertugas melakukan proses analisis jabatan, beban kerja serta kapasitas pega-wai menurut jenjang kepangkatan. “Harapan kami nantinya pejabat tersebut berada di posisi yang tepat,” ungkapnya.HS juga menolak jika dikatakan sistem lelang jabatan ini karena latah meniru daerah lain yang sudah menerapkan. Menurutnya, selain sudah diatur dalam UU ASN, lelang jabatan juga sejalan dengan semangat reformasi birokrasi. (pra/laz/ong)