SETIAKY/RADAR JOGJA
SAVE KPK, SAVE INDONESIA: Para aktivis antikorupsi saat menggelar demo di depan kantor DPD PDIP DIJ, Jalan Tentara Rakyat Mataram, Jogja, kemarin.
JOGJA – Sejumlah aktivis antikorupsi yang tergabung dalam gerakan dan menamakan diri “Rakyat Nggak Jelas Bergerak” meng-gelar aksi di kantor DPD PDIP DIJ, Jalan Tentara Rakyat Mataram Jogja, kemarin (29/1). Dalam aksinya, mereka mengajak pengurus DPD PDIP DIJ agar ikut turun tangan memerangi korupsi. Salah satu ca-ranya dengan menyuarakan desakan agar rencana Presiden Joko Widodo melantik Komjen Pol Budi Gunawan (BG) sebagai Kapolri dibatalkan.
Alasannya, BG telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.Selain itu, DPD PDIP DIJ juga diminta turut mendesak presiden agar bertindak tegas menghentikan segala upaya krimi-nalisasi terhadap pimpinan KPK. Con-tohnya seperti dialami Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW). “Upaya kri-minilisasi terhadap BW sangat jelas,” tuding Direktur LBH Jogja Samsudin Nurseha SH saat berdialog dengan pengurus DPD PDIP DIJ.
Beberapa pengurus partai moncong pu-tih yang hadir dalam dialog itu, antara lain, dua wakil ketua DPD Yuni Satia Rahayu dan Dwi Wahyu Budiantoro,bendahara yang juga Ketua DPRD DIJ Yoeke Indra Agung Laksana, Koordinator Satgas Supardi An-tono. Yuni saat ini juga menjabat wakil bu-pati Sleman dan Dwi sekarang menjadi wakil ketua Komisi B DPRD DIJ.
Dikatakan Samsudin, dari data yang ada sesungguhnya ada sembilan laporan ter-kait keterangan palsu yang diterima Bares-krim Mabes Polri. Dari jumlah itu hanya satu perkara yang terkait BW yang dipro-ses. “Laporan kasus itu pernah dicabut pada 2010 lalu. Sekarang diadukan kem-bali oleh mantan anggota DPR RI dari PDIP Sugianto Sabran,” ucap Boim, sa-paan akrabnya.
Direktur Indonesia Court Monitoring (ICM) Tri Wahyu KH mengingatkan Joko Widodo atau Jokowi saat ini merupakan presiden RI. Ia bukan lagi kader partai atau petugas partai dari PDIP. Karena itu, Tri Wahyu berharap Jokowi berani menolak segala intervensi dari partai pengusung dan pendukungnya demi kepentingan bangsa yang lebih luas. Termasuk desakan dari elite PDIP dan partai lainnya yang mendesak presiden melantik BG.
Menanggapi desakan itu, Yuni mengaku mengapresiasi aksi tersebut. Hanya saja, ia menyatakan partainya tidak mungkin mene-ruskan desakan tersebut ke pusat. Sebab, segala keputusan menyangkut masalah itu menjadi kewenangan sepenuhnya DPP PDIP. “DPP yang ambil keputusan, bukan kami,” ujar Yuni yang juga berlatar belakang akti-vis LSM perempuan ini.
Setelah menyam-paikan aspirasi, Ketua Forum LSM DIJ Beni Susanto didaulat secara simbolis me-nyerahkan foto Presiden Jokowi kepada Yuni. Saat penyerahan itu, Tri Wahyu dan kawan-kawan meneriakkan suara Jokowi Presiden RI. Aksi itu kemudian berakhir. (eri/pra/laz/ong)