JOGJA – Pengusutan kasus dugaan ko-rupsi hibah Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) Kota Jogja 2011-2012 segera rampung. Setelah melimpahkan berkas, barang bukti, dan tersangka Wa-hyono Hariyadi kepada jaksa penuntut umum (JPU), kini tim penyidik sedang merampungkan berkas tersangka Irian-toko Cahyo Dumadi, ketua Komite Olah-raga Nasional Indonesia (KONI) Kota Jogja
Namun, kelengapan berkas masih menunggu hasil kajian jaksa peneliti. Apabila tidak ada kekurang-an, maka penyidik akan se-gera melakukan tahap 2. “Kami masih menunggu eva-luasi jaksa peneliti,” kata Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Jogja Aji Prasetyo SH kemarin (29/1).
Sambil menunggu hasil eva-luasi jaksa peneliti, penyidik juga telah menangani perkara lain yaitu dugaan korupsi dana hibah bergulir Penumbuh-kembangan Ekonomi Berbasis Kewilayahan (PEW) Dinas Per-industrian, Perdagangan, Kope-rasi dan Pertanian (Disperin-dagkoptan) Kota Jogja dengan tersangka inisial St. Kejari tak ingin menunda-nunda penyi-dikan perkara korupsi.”Kami ingin perkara dugaan korupsi Yuso ini segera selesai, sehingga penyidik dapat me-nangani perkara lain,” terang Aji.
Disinggung mengenai perka-ra Yuso dengan tersangka Wa-hyono Hariyadi, Aji menerang-kan, jaksa sedang menyusun rencana dakwaan (rendak). Apabila rendak selesai dibuat, maka jaksa akan segera mendaf-tarkan perkara ini ke Pengadi-lan Tipikor Jogja untuk segera disidangkan. “Ke mana aliran dana Yuso akan terungkap di persidangan,” tegas Aji.
Seperti diberitakan sebelumnya, kasus ini bermula dari adanya laporan hasil pemeriksaan Badan Pemriksa Keuangan (BPK) DIJ 2011-2012 atas dana hibah KONI dari APBD. Dalam pemeriksaan disebutkan, ada indikasi penyim-pangan dana senilai Rp 537,4 juta yang dialokasikan ke cabang olahraga PBVSI Jogja.Atas temuan BPK itu, Kejari Jogja menindaklanjuti dan me-nemukan bukti-bukti yang men-guatkan adanya penyelewengan dana hibah untuk PBVSI Jogja.
Penyidik menemukan laporan pertanggungjawaban PBVSI fiktif. Selain itu, Yuso merupakan klub profesional sehingga tidak diperbolehkan menerima dana hibah dari APBD atau APBN. Hal ini sesuai Permendagri No 37 Tahun 2011 tentang Bansos dan Hibah. (mar/laz/ong)