JOGJA – Ketua Pansus Raperdais tentang Pengisian Jabatan Gu-bernur dan Wakil Gubernur DIJ Slamet kembali mengungkapkan latar belakang pansus harus bertemu Sultan Hamengku Bu-wono X dan Adipati Paku Alam IX. Menurut Slamet, pansus ingin mendapatkan gambaran secara utuh tentang aturan suksesi yang ada di lingkungan Keraton Kasultanan Jogja dan Kadipaten Pakualaman. “Penjelasan itu tidak pernah kami peroleh dari UU No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIJ maupun Perdais No 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Urusan Ke-istimewaan DIJ,” ujar Slamet ke-marin (29/1).
Politikus Partai Golkar ini mengungkapkan, baik UU No 13 Tahun 2012 dan Perdais No 1 Tahun 2013 masih berbi-cara pada hal-hal yang bersifat umum. Bahkan persoalan paugeran atau aturan menyangkut prosesi suksesi, tak banyak disinggung. “Kami ingin semuanya dikupas agar menjadi terang,” ucap man-tan ketua DPRD Gunungkidul
Aturan dalam UUK lebih ba-nyak mengatur persyaratan gubernur dan wakil gubernur. Contohnya, Pasal 18 ayat (1) huruf m UU No 13 Tahun 2012 mengatur persyaratan guber-nur dan wakil gubernur harus laki-laki. Itu mengemuka ka-rena calon gubernur dan wa-kil gubernur harus menyera-hkan daftar riwayat hidup yang memuat, antara lain, riwayat pendidikan, pekerjaan, sau-dara kandung, istri, dan anak.
Diakui, di benak sebagian be-sar anggota pansus muncul banyak pertanyaan seputar suksesi tersebut. Di antaranya pertanyaan seputar kans pe-rempuan memimpin keraton. Juga antisipasi terhadap kemun-gkinan munculnya ontran-ontran raja kembar sebagai-mana terjadi di beberapa kera-ton di nusantara. “Memang banyak hal yang harus kami klarifikasi. Ini semua demi kehati-hatian, sehingga produk perdais yang kami hasilkan kelak tidak menimbulkan persoalan di belakang hari,” la-njutnya.
Pansus yang dipimpin Slamet rencananya Jumat mala mini (29/1) pukul 19.30 diterima HB X di kediamannya, Keraton Kilen. Dalam kesempatan itu, HB X dalam kedudukannya se-bagai sultan akan didampingi Adipati Paku Alam IX.Menanggapi langkah pansus mengupas soal suksesi di kera-ton dan Pakualaman ini, men-gundang pertanyaaan dosen Filsafat Mataram Universitas Widya Mataram Yogyakarta (UWMY) Heru Wahyu Kismoyo. Ia memasalahkan urgensi me-masukkan aturan suksesi dalam perdais. “Apakah itu menjadi kapasitas perdais. Soal suksesi itu menjadi wilayah hukum adat. Itu sepenuhnya menjadi ranah Kasultanan dan Pakualaman,” ingat Heru.
Ketika hukum adat itu akan diformalkan dalam bentuk per-dais, justru rentan menimbul-kan persoalan. Heru menyaran-kan, pansus agar mengkaji ulang langkah tersebut. Meski demikian, pria yang mendapatkan kekan-cingan dari HB X dengan gelar Raden Riyo Jogonegoro ini me-negaskan, aturan seputar sukse-si sebenarnya telah jelas. Syarat menjadi seorang sultan sesuai adat tradisi yang berjalan di keraton selama ratusan tahun harus laki-laki. Sultan yang akan jumeneng atau bertakhta haru-slah keturunan raja. “Dua syarat itulah sudah sangat jelas,” pa-parnya.
Dengan adanya persyaratan itu, lanjut Heru, paugeran di Keraton Kasultanan Jogja tidak memungkinan sultan dijabat perempuan. Ketentuan itu ber-laku sejak Panembahan Seno-pati menjadi raja pertama di-nasti Mataram Islam. Tradisi tersebut terus dipertahankan hingga Mataram pecah men-jadi dua Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Jogjakarta akibat perjanjian Giyanti 13 Februari 1755. “Raja Surakarta bergelar Susu-hunan Paku Buwono dan Jogja dipimpin Sultan Hamengku Bu-wono. Semuanya laki-laki,”paparnya.
Tentang munculnya wacana ratu atau perempuan yang ber-takhta, Heru menegaskan, hal itu akan menabrak adat tradisi yang berlaku di keraton penerus dinasti Mataram. Bila itu sampai terjadi, maka sama artinya telah mengakhiri dinasti yang dibangun dan dipertahankan para leluhur Mataram. Disinggung suksesi pasca HB X, ia menyatakan, pada prin-sipnya semua putra keturunan mendiang HB IX memiliki peluang sebagai HB XI. Itu ter-jadi karena keturunan HB X semuanya perempuan.
Se-masa bertakhta dari 1940-1988, HB IX memiliki lima orang garwa dalem (istri) dan 21 putra putri. Istri-istri HB IX itu adalah Kan-jeng Raden Ayu (KRAy) Pintoko Purnomo, KRAy Windyaningrum, KRAy Hastungkoro, KRAy Tjiptomurti, dan KRAy Nindyokirono.
Dari lima istri itu hanya KRAy Nindyokirono yang tidak punya keturunan. Saat ini adik-adik HB X yang masih hidup ada 11 orang. Mereka adalah KGPH Hadiwinoto yang merupakan adik kandung dan lahir dari satu ibu KRAy Windyaningrum. Lalu GBPH Hadisuryo dari KRAy Pintoko Purnomo, dan GBPH Prabukusumo, GBPH Yudhaningrat, serta GBPH Condrodiningrat yang lahir dari KRAy Hastungkoro. Sedangkan dari KRAy Tjiptomurti melahirkan enam keturunan yang semuanya laki-laki. Mereka adalah GBPH Pakuningrat, GBPH Cakraningrat, GBPH Suryometaram, GBPH Suryodiningrat, GBPH Suryonegoro, dan GBPH Hadinegoro.
Menurut Heru, dari 11 putra HB IX itu, KGPH Hadiwinoto merupakan pangeran paling senior. Itu terbukti dengan gelar KGPH yang disandang dan jabatan lurah pangeran. “Dari sisi senioritas, KGPH Hadiwinoto punya peluang. Namun dari sisi keadilan, perlu juga di-tanyakan kesiapan putra-putra yang lahir dari garwa dalem KRAy Pintoko Purnomo, KRAy Hastungkoro, dan KRAy Tjiptomurti,” katanya.
Penentuan HB XI diprediksi Heru akan mengulang sejarah saat keraton menentukan peng-ganti HB IX. Saat itu keputusan diambil melalui musyawarah keluarga. Sebab semasa ber-takhta, HB IX tidak menetapkan permaisuri dan putra mah-kota. HB IX juga tidak meny-erahkan keris Kanjeng Kyai Joko Piturun kepada calon peng-gantinya. “Musyawarah kelu-arga akhirnya menyepakati KGPH Mang kubumi sebagai HB X,” terangnya.
Bagaimana dengan suksesi Pakualaman, Heru mengatakan sebagai kadipaten yang bersta-tus merdiko, Pakualaman punya aturan sendiri. Ketentuan itu bisa berbeda dengan adat tra-disi yang berjalan di kasultanan. “Aturannya tentu berbeda,” terang penulis buku Merajut Kembali Pemikiran HB IX ini.
KGPH Hadiwinoto saat memberikan penjelasan kepada Pansus Raperdais Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIJ DPRD DIJ Periode 2009-2014 lalu menyatakan, suksesi merupakan rahasia Tuhan. Berkaca dari pengalaman HB VII, harus mengganti putra mahkota hingga empat kali. Sebab, tiga putra mahkota sebelumnya ada yang sakit ingatan, mati muda dan menghadapi halangan lainnya. Barulah pada putra keempat GRM Suyadi atau Pangeran Puruboyo dapat ditunjuk sebagai HB VIII. “Kalau nggak kuat, ya iso mujur ngalor (meninggal),” ingatnya. (eri/laz/ong)