JOGJA – Kemudahan Pemkab Sleman dalam memberikan izin pembangunan hotel, kembali menimbulkan dampak sosial. Belum selesai masalah warga di sekitar Apartemen Uttara, Jalan Kaliurang, hal yang sama terjadi lagi. Kali ini menimpa warga Gadingan, Desa Sinduharjo, Ngaglik, Sleman.
Warga yang me-nolak, mendatangi gedung DPRD DIJ kemarin (30/1). Mereka menyampaikan aspirasi penolakan terhadap pendirian Apartemen M. Icon di sekitar tempat tinggalnya. Mereka kha-watir, pendirian apartemen di Dusun Gadingan Jalan Kaliurang Km 10,9 tersebut menimbulkan dampak sosial yang luar biasa.Salah seorang warga, Widianto mengungkapkan, pihak mana-jemen apartemen memang per-nah melakukan pertemuan dengan warga. “Tapi itu belum sosialisasi, baru kulonuwun akan ada pen-dirian apartemen. Setelah itu, kami sangat resah,” ujarnya.
Menurut dia, meski apartemen belum dibangun, manajemen sudah mengklaim kamar apartemen semuanya sudah laku terjual. “Belum ada persetujuan dengan warga, tapi kamar apartemen katanya sudah laku terjual,” tandasnya gusar.
Saat menerima kehadiran war-ga tertsebut, anggota Komisi C DPRD DIJ Agus Sumaryanto men-gatakan, keresahan warga sangat beralasan. Jika apartemen di-bangun di daerah tersebut, tidak hanya warga sekitar yang mera-sakan dampaknya. “Dampaknya luar biasa. Warga akan menga-lami keterbasan air, apalagi dae-rah tersebut merupakan resapan air,” katanya.
Dia mendukung aksi yang dila-kukan warga Gadingan. Komisi C DPRD DIJ berencana mengun-dang Komisi A DPRD Sleman seputar pemberian izin. “Kami ingin tahu, kenapa banyak hotel dan apartemen berdiri di Sleman. Kenapa dengan mudahnya, ada apa ini?” ujarnya bernada tanya.Politikus Partai Golkar ini juga menyebutkan mudahnya perizi-nan yang diberikan, membuat Sleman sudah darurat hotel dan apartemen. “Dampaknya adalah DIJ darurat air. Ini sangat berba-haya. Mengingat Sleman adalah daerah resapan air,” kritiknya.
Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) DIJ Joko Wuryantoro men-gatakan, wajar jika sejumlah pihak mempertanyakan maraknya bangunan di Sleman. Sebab, sam-pai saat ini, Pemkab Sleman selaku pemberi izin belum me-miliki Komisi Amdal.Komisi Amdal merupakan lem-baga yang mengkaji dan menga-nalisis dampak lingkungan dari pembangunan bangunan. Sejauh ini di DIJ, yang sudah memiliki Komisi Amdal baru Kota Jogja. “Selain kota, belum ada yang me-miliki (Komisi Amdal),” ujarnya.
Selama ini, kabupaten yang be-lum memiliki Komisi Amdal, kajian Amdal seputar pendirian bangunan diajukan ke BLH DIJ. Namun, Komisi Amdal yang di lembaga yang dipimpinnya hanya memberikan rekomendasi .Joko menjelaskan, kajian Amdal selalu berisikan dengan detail rekomendasi bagi pengembang. Misalnya soal air penyuplai bangu-nan hotel, apartemen, dan kon-dotel. Komisi Amdal tidak pernah memberikan rekomendasi penge-boran air permukaan. “Hanya ada dua pilihan, air tanah atau meng-gunakan air dari PDAM setempat,” kata dia. (eri/jko/ong)