JOGJA – Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIJ serius menelusuri dugaan penyim-pangan pengadaan alat kesehatan (alkes) oleh RS Akademik UGM. Se-bagai awal penyelidikan, tim penyeli-dik memanggil seorang panitia peng-adaan alkes kemarin (30/1). Pemang-gilan ini untuk mengorek, sekaligus verifikasi laporan masyarakat adanya dugaan penyimpangan pengadaan alkes 2010 lalu.”Tahapannya baru penyelidikan. Satu orang ini ditanya seputar peng-adaan alkes yang pernah ditanganinya pada 2010,” kata Aspidsus Kejati DIJ Azwar SH kemarin (30/1).
Selain panitia pengadaan alkes, tim penyelidik berencana memanggil direk-tur RS Akademik UGM, Kuasa Peng-guna Anggaran (KPA), Pejabat Pem-buat Komitmen (PPK), dan rekanan yang pernah mengikuti tender dan meme-nangkan lelang tersebut. “Pada prinsip-nya, siapa pun yang dianggap menge-tahui pengadaan alkes RSA UGM terse-but akan kami tanyai,” ungkap Azwar.Azwar menerangkan, penyelidikan untuk memastikan apakah penga-daan alkes ada penyimpangan, atau tidak r. “Kami masih terus mencari keterangan dan dokumen terkait proyek tersebut,” jelasnya.
Azwar tak mau bespekulasi siapa yang harus dimintai pertanggungja-waban, ketika pengadaan ini terdapat penyimpangan. Menurut Azwar, tim penyelidik masih mengumpulkan data dan keterangan. Sementara itu, berdasarkan infor-masi yang didapatkan Radar Jogja, pengadaan alkes RS Akademik UGM pada 2010 tidak ditangani manajemen rumah sakit tersebut.
Pengadaan di-tangani oleh rektorat UGM. “Ini masih kami dalami, siapa saja yang terlibat dalam pengadaan,” paparnya.Sebelumnya, Humas RSA UGM, Sri Nenggih Wahyuni enggan memberi-kan komentar banyak mengenai pengadaan alkes. Alasannya, sebelum 2011 pengelolaan pengadaan masih di bawah institusi UGM. “Kalau sete-lah tahun 2011, pengelolaannya di kami,” kata Wahyuni. (mar/jko/ong)