RADAR JOGJA FILE
TAK SETUJU: Ratusan warga WTT saat berkumpul di depan Rumah Dinas Bupati Kulonprogo sembari berorasi menolak pembangunan bandara belum lama ini. Kini mereka mengirimkan surat ke Komnas HAM dan GVK.
KULONPROGO – Warga yang tergabung dalam paguyuban Wahana Tri Tunggal (WTT) masih terus berupaya untuk meng-gagalkan rencana pembangunan bandara di Temon. Awal minggu ini, mereka melayangkan surat ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Grama Vikash Kendra (GVK) Power and Infrastructure selaku investor pembangunan bandara.Ketua WTT Martono membe-narkan hal itu, ia menyatakan surat itu sudah dikirimkan ke Komnas HAM dan GVK. Ada beberapa poin yang disampai-kan, di antaranya situasi dan kondisi warga masyarakat pesisir yang menolak pembangunan bandara. Juga fakta lahan yang digunakan sebagian besar meru-pakan tanah milik warga dan bukan Pakualaman Ground (PAG).”Sementara, surat untuk Kom-nas HAM memiliki poin tamba-han berupa perlindungan dan peninjauan perihal kasus empat warga WTT yang dijadikan ter-sangka dalam penyegelan Balai Desa Glagah akhir September lalu,” terangnya, kemarin (30/1).
Martono menyebutkan, surat-surat tersebut sudah terkirim dan juga ada tembusannya kepada Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo dan Gubenur DIJ HB X. Martono mengklaim, surat yang ditujukan kepada GVK sudah mendapat tanggapan yang intinya akan mempelajari isi surat dari WTT. Sedangkan dari Komnas HAM belum ada balasan.”Secara informal, kami juga sudah bertemu dan berbicara dengan bupati terkait pematokan di koordinat lahan bandara yang membuat warga WTT merasa dilangkahi haknya. Terlebih pe-matokan dilakukan tanpa izin warga,” ucapnya.
Menurut Martono, dalam per-temuan informal, bupati juga sempat menyalahkan tim yang melakukan pematokan, jika memang tidak meminta izin warga dan terkesan memaksa. “Bupati saat itu bilang kalau ada pemaksaan pematokan seperti itu dan tidak seizin warga yang salah timnya,” ujarnya.
Dikatakan Martono, WTT be-rencana akan bertemu langsung dengan tim konsultasi publik lanjutan saat pelaksanaan ke-giatan tersebut di Balai Desa Glagah, Rabu (4/2) mendatang. Perwakilan WTT akan berbi-cara langsung dengan tim, se-mentara ratusan warga menung-gu di luar tempat pelaksanaan.Dikonfirmasi secara terpisah, Tim Community Development Pembangunan Bandara Ariyadi Subagyo mengungkapkan, di-reksi PT Angkasa Pura (AP) I sudah menerima surat tembusan yang dikirim WTT ke GVK.
Namun, sampai saat iniPT AP I belum menerima pemberita-huan dari GVK. “Jadi kami tidak yakin surat tersebut sampai ke GVK atau tidak,” ungkapnya.
Ariyadi menuturkan, di dalam surat yang dikirimkan WTT juga mencantumkan beberapa pihak yang seharusnya dapat dimintai klarifikasi, seperti poin klaim jumlah PAG yang dijadikan lokasi pertanahan menjadi we-wenang Badan Pertanahan Na-sional (BPN) untuk menjawab. Begitu pula klaim tentang jum-lah anggota WTT yang merupa-kan kewenangan Pemkab Ku-lonprogo dan sebagainya.
Adapun kerja sama dengan investor India itu berasal dari masa pemerintahan SBY. Ketika itu kedua pemimpin negara sa-ling berkunjung dan berencana untuk bekerjasama dalam ber-bagai bidang. “Alasan kerja sama dengan India karena dua negara tersebut memiliki latar belakang sejarah yang hampir mirip serta saling mendukung dalam kemerde-kaan, salah satunya diwujudkan dalam pembangunan bandara,” tuturnya. (tom/ila/ong)

Belum Lengkap, Berkas Dikembalikan ke Penyidik

SEMENTARA ITU, Proses hukum yang dihadapi sejumlah anggota WTT terus berlanjut. Berkas tahap satu kasus penye-gelan Balai Desa Glagah di-nyatakan belum lengkap dan terpaksa dikembalikan ke penyidik Polres Kulonprogo. Dengan demikian, penyidik polres Kulonprogo harus me-lengkapinya sebelum diserah-kan kembali kepada Kejaksa-an Negeri (Kejari) Wates Ku-lonprogo.”Setelah dicek oleh jaksa pe-neliti ternyata masih ada ma-teri perbuatan yang harus di-lengkapi, sehingga kami kem-balikan ke Polres untuk dileng-kapi,” terang Kasi Intelijen Ke-jari Wates, Arief Muda Darman-ta, kemarin (30/1).
Arief menjelaskan, setelah berkas perkara dinyatakan leng-kap langsung akan diserahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Wa-tes untuk ditindaklanjuti. Pada kasus penyegelan Balai Desa Glagah oleh wargayang tergabung dalam Wahana Tri Tunggal (WTT) pada 30 September 2014 lalu, ada dua buah berkas penyidikan.Berkas pertama merupakan hasil penyidikan kepada Sarijo, sesepuh WTT yang ditetapkan sebagai tersangka karena di-duga melanggar pasal 160 KUHP tentang Penghasutan.
Sedangkan berkas kedua ber isi hasil penyidikan kepada tiga tersangka warga WTT lainnya, yakni Wasiyo, Tri Marsudi, dan Wakidi yang diduga melanggar pasal 170 KUHP tentang keke-rasan di muka.Arief menambahkan, pada prinsipnya jika kedua berkas layak P21 akan segera disidang-kan, kendati penyidik juga harus melengkapi kekurangannya ber-dasarkan petunjuk jaksa peneliti. “Dilihat apakah sudah memenuhi syarat formal dan material,” tandasnya. (tom/ila/ong)