SETIAKY/RADAR JOGJA
PERTANYAKAN KE PUSAT: Mahasiswa UMY saat mendatangi Kantor PP Muhammadiyah di Jalan Cik Ditiro, Jogja, kemarin (31/1).

Mahasiswa UMY Datangi Kantor PP Muhammadiyah

 
JOGJA – Protes mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) terhadap pungutan Rp 75 ribu untuk Muktamar ke-47 Muhammadiyah 2015 di Makassar, berlanjut. Sehari setelah menggelar aksi di kampus, mereka ke-marin (31/1) mendatangi kantor Pim-pinan Pusat (PP) Muhammadiyah di Jalan Cik Ditiro, Jogja.
Kedatangan mereka untuk mela-porkan rektor terkait terbitnya surat keputusan (SK) Rektor tentang dana muktamar yang dibebankan ke ma-hasiswa. Tidak hanya itu, mahasiswa juga melaporkan pihak kampus ke instansi penegak hukum seperti KPK, Kejati DIJ, dan Polda DIJ karena di-nilai tidak ada tranparansi penggunan dana yang dipungut.
Mahasiswa mengaku kecewa terhadap pungutan itu. Mahasiswa baru menge-tahui adanya pungutan saat mem-bayar kartu rencana studi (KRS). Ma-hasiswa diwajibkan membayar Rp 75 ribu untuk yang sedang mengambil kuliah, dan Rp 50 ribu bagi yang akan wisuda. Selain itu, mahasiswa juga melaporkan terkait fasilitas kampus yang mengarah ke kapitalis, bukan ke Islam. Di antara-nya soal dana buku, uang wi-fi sebesar Rp 150 ribu – Rp 200 ribu.
Mereka ing-in ada transparansi dana-dana itu. Mereka mendesak SK penarikan kon-tribusi muktamar yang dibebankan ke mahasiswa, segera dicabut. “Kami minta rektor segera memper-baiki transparansi anggaran,” ujar Pra-yoga, korlap aksi ini. Mereka memper-tanyakan dasar pungutan Rp 75 ribu yang dibebankan kepada mahasiswa UMY. “Bukankah infak, sedekah, atau sejenisnya dilandaskan pada keikhla-san, bukan pemaksaan. Infak dan se-dekah sesuai kemampuan umat,” kata Prayoga.
Pungutan dana muktamar Muham-madiyah yang dibebankan kepada ma-hasiswa itu berdasarkan Keputusan PP Muhammadiyah yang ditindaklanjuti Keputusan Rektor No 024/SK-UMY/X/2014 tentang Kontribusi Ma-hasiswa UMY untuk muktamar ke-47 Muhammadiyah. Dalam surat itu dije-laskan, mahasiswa diwajibkan mem-bayar dana muktamar senilai Rp 75 ribu. Jika tidak membayar, mahasiswa tidak dapat melakukan KRS untuk se-mester berikutnya. (sky/laz/ong)