grafis-perdais
JOGJA – Pertemuan antara Pansus Pengisian Jabatan Gu-bernur dan Wakil Gubernur DIJ dengan Sultan Hamengku Bu-wono X dan Adipati Paku Alam IX di Keraton Kilen, Jumat malam (30/1), berlangsung di tengah hujan deras
Beberapa kali suara petir ter-dengar menggelegar saat dialog berlangsung. “Semoga setelah acara ini tidak masuk angin,” gurau HB X saat mengawali per-temuan.
Tidak banyak keterangan yang diberikan HB X. Sebab, raja yang bertakhta sejak 7 Maret 1989 itu menilai, pembahasan raperdais telah berlangsung sejak lama. Tepatnya sejak DPRD DIJ peri-ode 2009-2014. “Dewan periode lalu sudah hampir selesai. Ba-nyak hal yang telah disepakati. Waktu itu tinggal kata provinsi dan tidak provinsi saja. Semua sudah dibahas yang lama,” kata HB X yang juga gubernur DIJ ini.
Meski demikian, HB X secara khusus meminta pansus menin-jau ulang persyaratan menjadi gubernur dan wakil gubernur. “Persyaratannya tidak perlu mencantumkan saudara kandung, istri dan sebagainya. Cukup pen-didikan dan data keluarga saja,” ungkapnya.
HB X beralasan, kalau persya-ratannya hanya mencantumkan riwayat hidup saudara kandung, maka yang akan tertulis hanya adik kandung HB X saja. Saat ini adik kandung HB X tinggal KG-PH Hadiwinoto, karena satu adiknya lagi yakni GBPH Joyo-kusumo pada 1 Januari 2014 lalu meninggal dunia.
“Kalau hanya adik kandung, bagaimana dengan saudara saya yang lain,” paparnya.
Permin-taan HB X itu agaknya merupa-kan respons atas adanya keten-tuan dalam pasal 18 ayat (1) huruf m UU No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIJ. Ketentuan itu mengisyaratkan persyaratan gubernur dan wakil gubernur harus laki-laki. Hal itu mengemuka karena calon gu-bernur dan wakil gubernur ha-rus menyerahkan daftar riway-at hidup yang memuat antara lain riwayat pendidikan, peker-jaan, saudara kandung, istri, dan anak.
Selain masalah persyaratan gubernur dan wakil gubernur, HB X juga menyinggung kebe-radaan UUK bukan untuk kera-ton dan Pakualaman, tapi ke-maslahatan masyarakat DIJ. “Keraton dan Pakualaman tetap dijaga,” pesannya.
Dalam kesempatan ini HB X juga wanti-wanti agar meka-nisme jumenengan Sultan dan Paku Alam tidak dibiayai dengan dana keistimewaan (danais). “Tata rakit jumenengan agar te-tap dibiayai Keraton dan Pa-kualaman. Itu menjadi kewajiban Keraton dan Pakualaman sen-diri,” tegas raja kelahiran 4 April 1946 ini.
Sedangkan Ketua Pansus Slamet menegaskan, tidak akan memasukkan prosesi adat ju-menengan ke dalam perdais. Namun demikian, ia punya ha-rapan agar prosesi adat dapat diketahui masyarakat. “Itu kalau memungkinkan,” harap Slamet.
Di tempat sama, Ketua Pansus Kelembagaan Heri Sumardi-yanto kembali menyinggung soal gelar khalifatullah. Berda-sarkan konsultasi dengan Ke-mendagri, masalah gelar khali-fatullah akan disesuaikan dengan ketentuan umum dalam UUK.
Jalannya dialog yang dipandu Ketua DPRD DIJ Yoeke Indra Agung Laksana itu juga dihadiri beberapa kerabat Keraton Jogja dan Pakualaman, serta putri serta menantu HB X. Di antara-nya GKR Pembayun, GKR Condro-kirono, dan GKR Maduretno. Sedangkan kerabat keraton, antara lain, KGPH Hadiwinoto, GBPH Prabukusumo, GBPH Cakraningrat, dan GBPH Yudha-ningrat. Dari jajaran Pemprov DIJ, hadir Sekprov Ichsanuri, Kepala Dinas Pariwisata Umar Priyono, dan Kepala Biro Hukum Dewo Isnubroto. (eri/laz/ong)