GUNTUR AGA TIRTANA/RADAR JOGJA
IMPLEMENTASI UU DESA: Dari kiri, Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo, anggota DPR RI Budiman Sudjatmiko, dan Gubernur HB X saat sarasehan di Bangsal Kepatihan, Sabtu (31/1).
KESEJAHTERAAN rakyat di DIJ merupakan sebuah kenis-cayaan. Apalagi, kini sudah ter-bit tiga undang-undang yang memberikan peran besar DIJ bisa menentukan nasibnya sen-diri. Yaitu adanya UU No 13 tahun 2012 tentang Keistime-waan DIJ, UU No 6 tahun 2014 tentang Desa, dan UU No 23 tahun 2014 tentang Otonomi Daerah.
Hal tersebut diungkapkan Gu-bernur Hamengku Buwono (HB) X saat sarasehan Implementasi UU Desa di DIJ yang berlangsung di Bangsal Kepatihan, Sabtu (31/1) di hadapan anggota Karang Taruna se-DIJ. Selain HB X, ha-dir juga Ketua Karang Taruna DIJ GKR Condrokirono, akade-misi UGM Arie Sujito, mantan Wakil Ketua Pansus UU Desa Budiman Sudjatmiko, dan Bu-pati Kulonprogo Hasto Wardoyo.
Kepada kader Karang Taruna HB X menegaskan, dari sisi ang-garan, pengentasan kemiskinan di DIJ sebenarnya sudah tercu-kupi. Dari kajian yang ia lakukan di Pemprov DIJ memiliki kelelu-asaan untuk menganggarkan. Hanya saja, hal tersebut harus bisa bersinergi dengan ketiga UU yang mengatur daerah.”DIJ harus mampu mengawinkan tiga UU menjadi satu kesatuan da-lam menye jahterakan masyarakat DIJ, yakni UU Keistimeaan, UU Desa dan UU Otonomi Daerah terbaru,” tutur HB X.
Ia mengungkapkan, untuk pengentasan kemiskinan di DIJ, pihaknya tak hanya mengan-dalkan kucuran dana dari APBD dan APBN saja. Pemprov DIJ juga bisa memanfaatkan status keistimewaan dengan memak-simalkan dana keistimewaan (danais).Terhadap keberadaan danais, raja yang bernama kecil BRM Herjuno Darpito ini menegaskan, bukan hanya untuk Keraton dan Kadipaten Pakualaman. Danais bisa dimanfatkan masyarakat DIJ seluas-luasnya. “Tapi, danais untuk rakyat Jogjakarta tanpa membedakan,” lanjutnya.
Meski peluang terbuka lebar, bukan berarti pemanfaatan da-nais bisa dengan mudah. Sebab, belanja danais ini tak bisa untuk hibah dan bansos. Seluruhnya harus digunakan untuk mem-biayai program dan kegiatan yang ada. Inilah yang harus diperhatikan Pemprov DIJ serta pemkab dan pemkot. Kelembagaan di DIJ harus disiapkan terlebih da-hulu, sehingga penyaluran danais benar-benar tepat sasaran. “Jangan sampai ada kelemba-gaan yang menjadi kesimpangsi-uran,” imbuh bapak lima pu-teri ini.
Kelembagaan ini, kata HB X, akan diatur dengan Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) Kelem-bagaan. Petunjuk teknis peng-ganti Peraturan Pemerintah (PP) untuk UUK tersebut kini tengah dibahas DPRD DIJ dengan Pem-prov DIJ. Nantinya, dari Perdais inilah, pemkot dan pemkab di DIJ me-nindaklanjuti dengan memben-tuk kelembagaan yang bisa bersinergi dengan kelembagaan di pemprov. “(Pemkab/pemkot) bisa menyesuaikan dengan pem-prov agar tidak terjadi simpang siur,” pesannya.
Dengan status keistimewaan ini, HB X mewanti-wanti seluruh pegawai pemerintah di DIJ, baik pemprov, pemkot, dan pemkab. Semuanya harus mengedepan-kan layanan yang prorakyat. Yaitu dengan memudahkan ma-syarakat untuk mengakses ber-bagai kebijakan.”Kebijakan harus memudahkan masyarakat, bukan memudah-kan birokratnya. Birokrat rodo rekoso ra po po (sedikit repot tidak apa-apa) karena birokrat dibayar memang untuk itu,” tandasnya yang langsung me-nuai respons dengan tepuk tangan peserta.
Dia juga mengingatkan ke-pala daerah untuk selalu mengab-dikan kekuasan untuk warganya. “Kepala daerah yang berkuasa tapi tidak merasa berkuasa, ka-rena kekuasaan diabdikan se-penuhnya untuk publik,” ujarnya.
Anggota DPR Budiman Sud-jatmiko mengatakan, UU Desa memiliki dua poin penting. Per-tama adalah transfer uang ke desa dan membuka ruang bagi warga desa untuk berembug secara mandiri menggunakan uang dari pusat tersebut. Politikus PDI Perjuangan ini menambahkan, UU Desa lahir memiliki latar belakang yang panjang. Salah satunya sepu-tar pengalamannya saat ber-dialog dengan Presiden Brasil dalam rangka mengentaskan kemiskinan.
Dia menceritakan, di Brasil dalam dua periode kepemimpi-nan presiden mampu menurun-kan angka kemiskinan 40 persen. Selain itu, juga mampu mengen-taskan 10 persen kemiskinan menjadi kelas menengah baru.”Kesimpulannya adalah di Bra-sil menjalankan kebijakan trans-fer anggaran ke kampung serta mereka diberi ruang untuk mengelola uang tersebut,” katanya.
Sebelum UU Desa diundang-kan, anggaran dari APBN yang masuk ke desa melalui kemen-terian sangat minim. APBN 2013 Rp 160 triliun yang masuk ke desa-desa hanya 2,6 persen saja. “Padahal 51 persen pen-duduk Indonesia hidup di desa,” sesalnya. (eri/laz/ong)