grafis-perumahan
JOGJA – Rencana pemerintah menggulirkan kembali program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahaan (FLPP) dengan suku bunga lebih rendah disambut baik. Terutama oleh pengembang properti yang tergabung dalam Real Estate Indonesia (REI). Hanya, program yang akan digulirkan tahun ini diharapkan memiliki skema pembiayaan yang jelas.
Ketua DPD REI DIJ Nur Andi Widjayanto mengatakan, jika pe-merintah kembali menggulirkan program FLPP skema dan aturan harus jelas. Aturan mengenai siapa yang berhak menerima pro-gram tersebut harus tersusun dengan baik. “Supaya bisa tepat sasaran,” tegas Andi kepada war-tawan ditemui, Minggu (1/2).
Menurutnya, upaya pemerintah menggulirkan kebijakan itu me-nandakan perhatian cukup ting-gi terhadap kebutuhan golongan masyarakat ekonomi rendah ter-hadap kepemilikan perumahan. Dengan adanya program tersebut, serapan masyarakat untuk me-miliki rumah semakin tinggi se-hingga angka backlog (kebutuhan) perumahan semakin menurun.
Selama ini, jelas Andi, golongan masyarakat berpenghasilan rendah sangat kesulitan untuk memiliki perumahan. Terutama bagi me-reka yang bekerja di kawasan di mana harga rumah semakin mahal. Sedangkan untuk melakukan kredit rumah, terkendala oleh suku bunga kredit yang dinilai memberatkan. Apalagi golongan berpenghasilan rendah ini cenderung banyak bekerja di sektor nonfromal dan tidak bersentuhan dengan aktivitas perbankan.”Kalau bunga bisa terjangkau, bukan berarti masyarakat ber-penghasilan rendah ini bisa men-dapatkan kredit perumahan. Mereka tetap harus dikenalkan untuk dekat dengan aktivitas per-bankan (bankable),” jelas Andi.
Andi menyebut, implementasi FLPP di lapangan masih me nyasar keluarga yang secara kemam-puan dinilai cukup bankable oleh pihak perbankan. Oleh karena itu, membuat golongan ber-penghasilan rendah menjadi bankable cukup penting. “Dari sinilah, diperlukan adanya skema lebih detail untuk mengatur FLPP tersebut,” terangnya.
Kepada pemerintah, pihaknya telah mengusulkan adanya ta-bungan perumahan nasional atau National Housing Fund seperti yang diamanatkan dalam UU no 1/2011 tentang Perumahan dan Pemukiman. Hanya, hingga saat ini peraturan menteri ataupun peraturan pemerintah belum di-terbitkan sehingga kebijakan itu belum bisa diimplementasikan. “Padahal program tersebut sangat memungkinkan mem-buat masyarakat ekonomi rendah lebih bankable,” jelasnya.
Seperti diketahui, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat saat ini tengah menyusun program FLPP terbaru bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tersebut. Suku bunga kredit ditu-runkan dari 7,5 persen menjadi 5 persen untuk memudahkan akses pembiayaan perumahan bagi MBR.Sementara itu di DIJ, jelas Andi, angka backlog masih cukup tinggi mencapai sekitar 10 ribu unit per tahun.
Pada 2012 REI DIJ mensuplai 2.750 unit perumahan, tahun 2013 sebanyak 2.900 unit perumahan dan tahun 2014 sebanyak 3.000 unit perumahan. Sebanyak 60 persen masih berkategori peru-mahan kelas menengah dengan rentang harga Rp 300 juta hingga 500 juta.”Kami mendorong pengembang untuk lebih memperhatikan ke-butuhan perumahan bagi MBR dengan rentang harga terjangkau,” terangnya. (bhn/ila/ong)