SETIAKY A KUSUMA/RADAR JOGJA
HARUS TERTIB: Salah satu rumah kost atau pemondokan di Jalan Pandega Patma ini memberikan peringatan khusus bagi tamu-tamu penghuninya.
SLEMAN- Anggota Komisi D DPRD Sleman Prasetyo Budi Utomo mendesak eksekutif agar menegakkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pemondokan. Politikus Golkar itu mengakui, regulasi yang ada tidak memiliki taji untuk pe-negakkannya. Terlebih lagi dengan tidak adanya klausul yang mengatur perizinan.
Di sisi lain, Prasetyo ingin menepis bahwa pelaksanaan penegakan regulasi setiap produk inisiatif dewan oleh eksekutif seolah tidak serius. “Kalau perlu segera direvisi,” ujarnya kemarin (1/2).
Selama ini, penegakan perda pemondokan oleh Satpol PP justru mengandalkan regulasi lain. Yakni tentang kepemilikan izin usaha, IMB, IPT, dan HO pemi-lik kos-kosan. Dengan begitu, substansi penertiban penghuni, tamu, dan pemilik kos belum mengena. Hal itu juga tak dia-tur dalam perda pemondokan.
Namun, secara etika dan kepatutan aturan internal di pondokan tetap harus diatur. Setidaknya, hal itu bisa dipertegas melalui regulasi yang lebih spesifik. Misalnya, peraturan bupati atau surat keputusan bupati. Itu menjadi pilihan logis, selain merevisi perda.
Kabid Penegakan Perundang-undangan Satpol PP Ignatius Sunarto tidak me-nampik hal itu. Menurutnya, operasi identifikasi usaha kos-kosan hanya bisa menggunakan aturan yang menyangkut pendirian bangunan dan pelaksanaan usaha. “Kami tidak bisa memakai perda pemondokan, karena tidak ada pasal yang mengatur perizinan,” ujarnya.
Sunarto menampik jika penegakan terhadap usaha pemondokan dinilai lemah. Alasannya, Satpol PP telah me-miliki agenda rutin untuk penertiban. Buktinya, ratusan pengusaha kos-kosan terjaring dan harus menjalani sidang di pengadilan. Mereka bersalah karena tidak mengantongi salah satu atau lebih pada syarat pendirian bangunan dan usaha. (yog/din/ong)