SETIAKY/RADAR JOGJ
JAWAB WARTAWAN: Ketua Tim Sembilan Syafi’i Ma’arif dan Sekretaris Hikmahanto Juwana usai menghadiri Diskusi Kebangsaan Mengatasi Krisis Kebangsaan di UGM, kemarin (1/2).
JOGJA – Tidak hadirnya ter-sangka suap dan gratifikasi calon Kapolri Komjen Pol Budi Guna-wan (BG) dalam pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korup-si (KPK) dinilai Tim Sembilan sebagai bentuk melawan hukum. Selain berdampak terhadap pe-negakan hukum di Indonesia, tindakan BG juga memberi con-toh tidak baik terhadap intitusi kepolisian. Pakar hukum internasional sekaligus Sekretaris Tim Sem-bilan Hikmahanto Juwana mengaku prihatin terhadap si-kap calon Kapolri yang mangkir dari panggilan KPK Jumat lalu (30/1) itu
Tidak seharusnya seorang per-wira tinggi yang calon Kapolri tak bersedia datang untuk men-jalani pemeriksan KPK.”Seharusnya Komjen Pol Budi Gu-nawan mematuhi setiap proses hu-kum yang tengah dijalaninya, ter-masuk datang dalam pemeriksaan oleh KPK atas kasus yang disangka-kan,” ujar Hikmahanto kepada war-tawan usai menghadiri “Diskusi Kebangsaan Mengatasi Krisis Ke-bangsaan” di UGM, kemarin (1/2).
Hal senada disampaikan man-tan Ketua PP Muhammadiyah sekaligus Ketua Tim Sembilan Syafi’i Ma’arif. Menurut Buya, panggilan Syafi’i Ma’arif, sebagai penegak hukum dan calon Ka-polri, sudah seharusnya Komjen Pol Budi Gunawan menghadiri pemanggilan KPK. Langkah itu juga seperti dila-kukan Wakil Ketua KPK Bambang Widjajanto yang menyatakan siap hadir dan mematuhi semua proses hukum terkait kasus yang disangkakan Bareskim Polri atas dugaan memberikan kesaksian palsu sengketa pilkada di Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. “Ya, seharusnya yang bersangkutan hadir,” kata Buya.
Sementara itu, Tim Sembilan bentukan Presiden Jokowi ini juga akan memantau seluruh proses hukum dalam konflik KPK v Polri ini. Termasuk terhadap sidang praperadilan Polri terhadap KPK yang diajukan oleh Komjen Pol Budi Gunawan. (sky/laz/ong)