GKR Hemas: Suksesi Hak Prerogatif HB X

 
JOGJA – Pansus Raperdais DPRD DIJ ten-tang Pengisian Jabatan Gubernur dan Wa-kil Gubernur DIJ kembali menegaskan suksesi kepemimpinan di Kasultanan Jog-ja dan Kadipaten Pakualaman merupakan urusan internal kedua lembaga tersebut. Pansus akan menerima apa pun yang di-putuskan keraton dan Pakualaman
“Kalau suksesinya diputuskan sultan yang bertakhta adalah perempuan, kami nggak ada masalah. No problem,” tegas Ketua Pansus Slamet kemarin (1/2). Slamet menegaskan, UU No 13 Tahun 2012 tentang Ke-istimewaan DIJ tidak pernah menyebut dan mengatur sultan dan adipati yang bertakhta ada-lah laki-laki atau perempuan. Demikian pula menyangkut persyaratan menjadi gubernur dan wakil gubernur.
Lantaran itu, Slamet berpendapat tidak ada pembatasan bagi perem-puan menjabat gubernur DIJ. Hanya saja persyaratan men-jadi gubernur akan diproses bila syarat sebagai sultan yang bertakhta telah dipenuhi. Proses itu sepenuhnya men-jadi kewenangan keraton.”Kami tidak bisa campur tangan dan tidak akan masuk ke sana. Kalau persyaratan terpenuhi, dan tidak melanggar adat di ke-raton, kenapa tidak,” ucap man-tan ketua DPRD Gunungkidul ini.
Bagi Slamet, DPRD akan mengikuti keputusan kelemba-gaan yang diambil di keraton. Keputusan yang berkompeten dengan pengukuhan seorang sultan yang akan diproses dewan. “Dasarnya harus memegang surat pengukuhan seperti diatur di UUK,” terangnya.
Menyinggung permintaan Sul-tan Hamengku Buwono X agar persyaratan menjadi gubernur dan wakil gubernur diubah, Slamet berjanji secepatnya mengadakan kajian. HB X me-minta persyaratan menjadi gu-bernur tak perlu mencantumkan riwayat hidup saudara kandung, istri, dan anak. Namun cukup riwayat pendidikan dan data keluarga. “Kami diskusikan di pansus dan mencermati pera-turannya,” kilahnya.
Meski pansus membuka pelu-ang lahirnya sultan perempuan, keberadaan UUK masih men-jadi ganjalan. Pasalnya, UUK dinilai memuat hal-hal yang bersifat diskriminasi. Di antara-nya menyangkut syarat gubernur dan wakil gubernur DIJ dijabat laki-laki. Persyaratan itu secara tersirat tercantum di pasal 18 ayat (1) huruf m. Isinya, calon gubernur dan wakil gubernur selain ber-takhta sebagai Sultan Hameng-ku Buwono dan Adipati Paku Alam harus menyerahkan daftar riwayat hidup yang memuat ri-wayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak.
“Persyaratan harus menyera-hkan daftar riwayat hidup istri, secara tak langsung seolah-olah yang berhak menjadi gubernur harus laki-laki. Karena yang be-ristri adalah laki-laki. Kenapa perempuan tidak diberi kesem-patan. Ini namanya diskrimi-nasi,” ungkap Ibnu Darpito saatbertanya kepada Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas yang men-jadi pembicara dalam diskusi publik bertema “Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan UUK DIJ yang digelar Jurusan Ilmu Pemerintahan (JIP) UMY, Sabtu (31/1).
Menurut dia, seharusnya atu-ran tersebut dikaji ulang. Ia mendukung agar ke depan pe-rempuan diberi ruang terbuka memimpin DIJ. Baginya, tam-pilnya perempuan menjadi pe-mimpin merupakan keniscay-aan. Apalagi bagi provinsi yang punya keistimewaan sebaga-mana DIJ ini.Di awal bicara, alumnus FH UMY ini menceritakan, nama Ibnu Darpito pemberian orang tuanya merupakan perpaduan dari nama HB X dan adiknya, KGPH Hadiwinoto. Semasa ke-cil HB X lahir dengan nama Herjuno Darpito. Sedangkan Hadiwinoto yang merupakan adik kandungnya bernama Ibnu Prastowo. Ibnu mengetahui itu karena ayahnya merupakan pengagum HB IX.
“Saya dulu waktu pacaran su-kanya manggil Ngarso Dalem, Mas Darpito,” timpal Hemas yang spontan mengundang geer pe-serta diskusi.
Ketika memberikan tanggapan, Hemas enggan secara langsung menjawab pertanyaan tersebut. Bahkan sebagai istri yang dinikahi sejak 1972 silam, ia mengaku tak pernah sekalipun mendiskusikan hal itu dengan suaminya. Sejak awal, Hemas menegaskan ma-salah suksesi merupakan hak sultan. Karena itu, pihak lain termasuk Pansus Raperdais DPRD DIJdiwanti-wanti tidak memasala-hkan hal tersebut.”Itu hak sultan sendiri. Bahkan merupakan hak preogratif beliau yang harus di-hormati. Saya pun menghor-mati hak beliau,” tegas perem-puan yang diangkat sebagai permaisuri bersamaan dengan naik takhtanya KGPH Mangku-bumi menjadi HB X pada 7 Ma-ret 1989 ini.
Hemas mengungkapkan, pada Jumat malam (30/1) HB X ke-datangan anggota pansus raper-dais DPRD DIJ yang menanyakan soal suksesi di lingkungan kera-ton. Saat itu dirinya sempat di-buat kaget karena semua anak-anaknya berkumpul di kedia-mannya, Keraton Kilen, kompleks Keraton Jogja. “Saya tanya me-reka, kenapa pada kumpul semua. Mereka jawab dipanggil Bapak,” ceritanya.
Ketika pertemuan berlangsung, HB X rupanya tidak mengajak Hemas. Hanya anak-anak dan adik-adik HB X yang diminta menemui anggota dewan. “Saya nggak kurang akal. Saya minta anak-anak merekamnya. Jadi saya bisa tahu apa isi pertemu-annya,” ucap Hemas yang lagi-lagi mengundang geer.
Sebagai senator DPD yang me-wakili DIJ, Hemas mengakui perempuan mendapatkan hak setelah melalui perjuangan. Menurut dia, bila tidak diperju-angkan, hak-hak kaum perem-puan tak pernah diperoleh. Contohnya seperti pengalaman-nya maju sebagai calon wakil ketua DPD RI. Kembali soal keistimewaan DIJ, Hemas secara blak-blakan mengaku risih dengan tidak kunjung selesainya pembahasan raperdais. Dewan yang mestinya konsentrasi menuntaskan ra-perdais, justru sibuk melakukan kunjungan kerja.
“Saya dapat cerita dari Mendagri, dewannya kok malah sibuk wira wiri ke Jakarta,” sindirnya. Di sisi lain, Pansus Raperdais Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIJ mulai hari ini Senin (2/2) hingga Selasa (3/2) akan berada di Jakarta.
Mereka akan mengadakan kon-sultasi dengan Kementerian Hukum dan HAM RI.Adapun kunjungan ke Keraton Kilen Jumat (30/1) sebetulnya bukan dalam rangka hendak mengatur soal suksesi ke dalam perdais. Dewan memahami ma-salah itu menjadi urusan inter-nal keraton.
Namun demikian, sejumlah anggota pansus ingin menda-patkan informasi soal rangkaian prosesi adat jumenengan atau naik takhtanya seorang sultan yang berlaku di keraton.”Gambaran itu yang hendak kami ketahui,” ungkap anggota pansus Suwardi yang dibenarkan sejawatnya seperti Aslam Ridlo dan Nandar Winoro.
Namun keinginan dewan itu rupanya bertepuk sebelah tangan. Se-lama satu jam bertemu dengan HB X, informasi tersebut tak bisa digali dewan. Raja Keraton Jogja itu menganggap pemba-hasan materi raperdais telah cukup. Pertimbangannya dulu pernah dikupas pansus serupa pada dewan periode lalu. HB X justru mewanti-wanti dewan agar prosesi jumenengan di kera-ton dan Pakualaman tidak dibi-ayai dengan anggaran dana keis-timewaan (danais). Pertimbangan-nya, prosesi adat itu menjadi ke-wajiban internal keraton dan Pa-kualaman. (eri/laz/ong)