MUNGKID – Permasalahan penambangan di wilayah Gunung Merapi terus mendapat perhatian. Dalam menidak penambang ilegal, penegak hukum diharap-kan member efek jera pada pelaku. Tim khusus yang dibentuk Kapolres Magelang dalam penindakan penambangan ilegal nantinya bisa dilakukan terus-menerus dan bertindak tegas.”Kami mengharapkan dalam menegakkan perda, peran polri memberikan tindakan tegas. Yakni dalam penindakkan pelang garan untuk memberikan efek jera pada pelaku,” kata Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Magelang Hibatun Wafiroh usai audiensi dengan Paguyuban Penambang Manual Punokawan di gedung DPRD Sabtu (31/1).
Hadir dalam acara tersebut, sejumlah instansi terkait penambangan. Di antaranya, DPU ESDM, Satpol PP, Polres Magelang, Dishub, dan BBWSSO.Menurut Wafiroh, saat ini semua harus terbuka. Di mana semua elemen harus berani bertindak dan harus ada perubahan yang baik soal kasus penambangan. “Seharusnya saat ini berpikir bagaimana penataan kawasan Merapi. Kalau masih berpikir masalah penambangan terus, sebenarnya lama untuk maju,” ungkap Wafiroh.
Pada kesempatan tersebut, DPRD Kabupaten Magelang juga mendesak pemerintah mengeluarkan izin bagi pe-nambang manual. Mereka merasa khawatir kegiatan mereka dihentikan petugas.”Untuk rakyat kecil seperti penambang manual mohon dipermudah, jangan dipersulit lah. Mereka menambang kan untuk kepentingan perut,” kata Wakil Ketua DPRD Soenarno saat memimpin audiensi.
Ia menjamin, pihaknya mem-berikan perhatian khusus terkait penambangan di lereng Merapi. Termasuk mendorong Pemkab Magelang segera mengeluarkan izin bagi penambang manual.Ketua Paguyuban Buruh Slenggrong (Punokawan) Fatkhul Mujib mengatakan, selama izin belum turun, penambang khawatir kegiatannya dianggap melanggar aturan. Padahal, se-lama ini kelompoknya sudah kooperatif mengurus perizinan.”Kami minta supaya segera dikeluarkan izinnya. Dan meminta alat berat segera diter-tibkan,” pintanya.
Kabid Energi Sumber Daya Mineral DPU ESDM Kabupaten Magelang Luis Taribaba me-ngatakan, pengajuan izin se belum Oktober 2014 akan diproses Pemkab Magelang. Setelah bulan itu, akan diproses di Provinsi Jawa Tengah. Ada tiga yang mengajukan izin setelah Oktober dan semuanya penambang alat berat.Menanggapi itu, Kepala Seksi OP Perizinan BBWSSO
Muham-mad Albonen mengaku, saat ini pihaknya tengah memproses rekomendasi teknis dari 18 penambang manual di bantaran sungai Merapi. Sejauh ini, semua dokumen persyaratan perizinan sudah lengkap. Sejauh ini, tinggal menyusun rekomendasi tersebut dan kemudian diserahkan ke Pemkab Magelang. “Maksimal dalam 14 hari kerja akan selesai,” janjinya. (ady/hes/ong)