JOGJA – Rencana Panitia Khu-sus (Pansus) DPRD DIJ tentang Rancangan Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) Pengangka-tan Jabatan Gubernur dan Wa-gub DIJ menghapus salah satu pasalnya, menuai kritik dari wakil Keraton Jogja KRT Jatinin-grat
Penghageng Tepas Dwipuro ini menegaskan, pendapatnya tetap sama seperti pembahasan Raperdais di Pansus periode 2009-2014 silam. Yaitu, mengik-uti UU No 13 tahun 2014 tentang Keistimewaan DIJ.”Kalau saya masih tetap sama saat diundang dulu (di pemba-hasan Raperdais Pansus perio-de sebelumnya). Sesuai dengan UUK,” tandas penghageng yang akrab disapa Romo Tirun ini kemarin (2/2).
Wakil keraton yang kerap men-jadi narasumber di Pansus ini menambahkan, di UUK tersebut tidak menyebut dengan jelas Sultan yang bertakhta harus laki-laki. Tapi di pasal 18 ayat (1) huruf m tersirat Sultan harus laki-laki. Isinya, calon gubernur dan wakil gubernur selain bertak-hta sebagai Sultan Hamengku Buwono dan Adipati Paku Alam harus menyerahkan daftar ri-wayat hidup yang memuat ri-wayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak. Ini kemudian dijabarkan di Ra-perdais Pengangkatan Jabatan Gubernur dan Wagub.
Dalam draf yang telah disepa-kati pansus periode sebelumnya, pasal 3 ayat 1 huruf M, ada ke-wajiban bagi calon gubernur atau wagub untuk menyerahkan daf-tar riwayat hidup yang memuat antara lain riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung stri, dan anak. Itu sama dengan di UUK. Inilah yang telah menjadi kesepakatan pansus. Sampai akhirnya Raperdais itu gagal disahkan wakil rakyat periode lalu, karena penulisan provinsi. Yang kemudian wakil rakyat periode 2014-2019 mem-bahas kembali Raperdais itu.”Dewan periode lalu sudah hampir selesai. Banyak hal yang telah disepakati. Waktu itu ting-gal kata provinsi dan tidak pro-vinsi saja. Semua sudah dibahas yang lama,” kata Hamengku Bu-wono X saat menerima rom-bongan Pansus Pengangkatan Jabatan Gubernur dan Wagub di Keraton Kilen, kompleks Ke-raton Jogja (30/1).
Tapi, akhirnya kala bertemu pansus ini, raja yang naik takhta 7 Maret 1989 secara khusus me-minta pansus meninjau ulang persyaratan menjadi gubernur dan wakil gubernur. “Persyaratan-nya tidak perlu mencantumkan saudara kandung, istri dan seba-gainya. Cukup pendidikan dan data keluarga saja,” ungkapnya.
HB X beralasan, kalau persya-ratannya hanya mencantumkan riwayat hidup saudara kandung, maka yang akan tertulis hanya adik kandung HB X saja. Saat ini adik kandung HB X tinggal KG-PH Hadiwinoto, karena satu adiknya lagi yakni GBPH Joyo-kusumo pada 1 Januari 2014 lalu meninggal dunia. “Kalau hanya adik kandung, bagaima-na dengan saudara saya yang lain,” paparnya.
Menanggapi permintaan itu, Ketua Pansus Pengangkatan Jabatan Gubernur dan Wagub DIJ Slamet mengaku akan mela-kukan kajian khusus. Pihaknya pun tak mempermasalahkan siapa pun raja keraton yang ber-takhta.”Kalau suksesinya diputuskan sultan yang bertakhta adalah perempuan, kami nggak ada masalah. No problem,” tegas Slamet (1/2).
Slamet menegas-kan, UU No 13 Tahun 2012 ten-tang Keistimewaan DIJ tidak pernah menyebut dan mengatur sultan dan adipati yang bertak-hta adalah laki-laki atau perem-puan. Demikian pula menyangkut persyaratan menjadi gubernur dan wakil gubernur.
Lantaran itu, Slamet berpendapat tidak ada pembatasan bagi perem-puan menjabat gubernur DIJ. Hanya saja persyaratan men-jadi gubernur akan diproses bila syarat sebagai sultan yang bertakhta telah dipenuhi. Proses itu sepenuhnya men-jadi kewenangan keraton. “Ka-mi tidak bisa campur tangan dan tidak akan masuk ke sana. Kalau persyaratan terpenuhi, dan tidak melanggar adat di keraton, ke-napa tidak,” ucap mantan ketua DPRD Gunungkidul ini.
Bagi Slamet, DPRD akan mengikuti keputusan kelem-bagaan yang diambil di keraton. Keputusan yang berkompeten dengan pengukuhan seorang sultan yang akan diproses de-wan. “Dasarnya harus meme-gang surat pengukuhan se-perti diatur di UUK,” terangnya. (eri/laz/ong)