GUNUNGKIDUL – Pendaftaran bakal calon (balon) bupati Gunungkidul dari parpol bulan ini bisa jadi molor. Itu karena masih menunggu ada tidaknya revisi UU no 22 tahun 2014 oleh DPR RI. Namun kondisi demikian tidak menyurutkan semangat calon independen untuk mendaftarkan diri sebagai salah satu kandidat.
Ketua KPU Kabupaten Gunungkidul M Zainuri Ikhsan mengakui dua hal tersebut. Karena persoalan pilkada masih dalam pembahasan, maka di daerah hanya mengikuti instruksi KPU Pusat. Sejauh ini, belum ada informasi yang bisa menjadi petunjuk untuk segera melaksanakan tahapan pilkada. “Jadi, hingga saat ini kami hanya menunggu,” kata Zainuri, kemarin (2/2).
Dia mengakui, meski tahapan pemilu belum bisa dimulai namun sudah ada pendaftar masuk. Me-reka berasal dari calon independen. Sudah mengam-bil persyaratan, berupa formulir isian kosong yang nanti diisi oleh masyarakat sebagai bukti mendapat dukungan. “Memang sudah ada satu pendaftar dari kalangan independen, namun kami tidak bisa menyebut nama,” terangnya.
Menurutnya, persyaratan maju sebagai calon bu-pati bagi calon independen cukup berat. Tidak ha-nya sekadar bukti mengumpulkan fotokopi KTP pendukung sejumlah empat persen dari jumlah penduduk, namun lebih njlimet lagi. Nanti, pemilik KTP diwajibkan mengisi formulir kurang lebih me-nyatakan dukungan kepada bakal calon. “Persyaratan tidak hanya sampai di situ. Setelah ada by name kita akan kroscek, apakah betul me-reka memberi dukungan kepada balon bupati in-dependen,” ungkapnya.
Jika hanya klaim, maka nama dalam KTP dicoret dan diminta untuk segera diganti selagi masih ada waktu. Perubahan data pendukung tersebut dibenahi maksimal satu bulan sebelum dibuka pendaftaran calon bupati. “Kami bekerjasama dengan Panwaslu melakukan kroscek data lapangan,” ucapnya.
Bukan bermaksud menganggap remeh balon bu-pati dari kalangan independen, namun pada tahun sebelumnya ada pendaftar gagal maju lantaran data tidak sesuai dengan persyaratan. Diminta mem-perbarui namun hingga batas waktu tidak dilakukan. “Kami prediksi jumlah calon bupati tidak lebih dari empat kandidat,” terangnya.
Lebih luas dikatakan, pemilu legislatif lalu men-jadi perhatian sekaligus pembelajaran. Itu berkaitan dengan profesionalisme panitia pemungutan suara (PPS). Dalam pemilihan anggota legislator lalu ada beberapa di antaranya bermasalah. “Kalau PPS ber-masalah tidak kita pakai. Ganti baru supaya lebih baik,” terangnya. (gun/ila/ong)