JOGJA – Kasus dugaan korupsi penjualan aset tanah UGM kian ter-buka. Teka-teki kepemilikan tanah seluas 4.073 meter persegi di Dusun Plumbon, Banguntapan itu, mulai ada titik terang. Kali ini, BPN meng-akui tidak melakukan verifikasi la-pangan terhadap proses penerbitan sertifikat atas tanah untuk PT Gema Cipta Artindo (GCA).Kasi Sengketa, Konflik, dan Perka-ra Kantor BPN Bantul Muhun Nugra-ha mengatakan, saat akan mener-bitkan sertifikat, BPN berpedoman pada Letter C. Di Letter C Nomor 1907 tanah dari kantor Desa Bangunta-pan.
Dalam surat yang diterbitkan Desa Banguntapan tertulis tanah seluas 4.073 meter persegi merupa-kan milik yayasan. Tanah itu diku-asi yayasan sejak 1963. Pada hal Yayasan Pembina Fakultas Perta-nian UGM (Fapertagama) berdiri pada 22 Maret 1969.”Petugas memang tidak mengecek ke desa, petugas hanya berdasar do-kumen yang diajukan. Syarat admi-nistrasi sudah lengkap dan bisa di-proses,” kata Nugraha saat membe-rikan kesaksian di Pengadilan Tipikor Jogj kemarin (2/2).
PT GCA adalah perusahan pengem-bang perumahan yang membeli tanah di Dusun Plumbon dari Yayasan Fa-pertagama senilai Rp 2,01 miliar. Saat ini, tanah tersebut sedang men-jadi objek materi di persidangan, karena yayasan diduga mengkalim kepemilikan tanah itu dari institusi UGM.Menurut Nugraha, setiap pengajuan permohonan sertifikat petugas BPN selalu meneliti syarat-syarat adminis-trasi. Namun pencermatan itu hanya bersifat pasif. Maksudnya bahwa petu-gas mencermati dan meneliti dokumen-dokumen yang diajukan pemohon. Tidak secara aktif turun ke desa se-perti melihat Buku Papriksan. “Kami hanya meneliti berkas administrasinya saja,” tandas Nugraha.
Dalam persidangan tersebut, Hakim Ketua Sri Mumpuni sempat memper-tanyakan kewenangan petugas BPN. Pertanyaan yang diajukan untuk mengantisipasi apabila ada oknum yang sengaja memalsukan dokumen pengajuan penerbitan sertifikat yang sudah bersertifikat hak atas tanah. Pertanyaan majelis hakim cukup be-ralasan. Sebab, dalam persidangan sempat muncul duplikasi sertifikat pada satu bidang tanah yang sama di Dusun Wonocatur, yaitu atas nama Hertiwi yang diterbitkan BPN pada 1987 dan atas nama Siswadi diterbitkan BPN pada 2008.
Penasihat Hukum Susamto dkk, Augustinus Hutajulu SH sempat mem-pertanyakan kapasitas Nugraha se-bagai saksi. Sebab, Nugraha baru bertugas di BPN Bantul pada 2012, sehingga tidak memiliki kapasitas sebagai saksi. “Keterangan saksi ini lebih condong sebagai pendapat ahli,” kata Hutajulu. (mar/jko/ong)