SLEMAN – Sebanyak 35 desa di 17 kecamatan se- Kabupaten Sleman siap menggelar pemilihan kepala desa (pilkades) serentak. Meskipun beberapa desa telah membentuk kepanitiaan, hal itu tidak berdampak signifikan pada persiapan pilkades. Alasannya, perhelatan ini men-jadi kewenangan penuh pemkab. Itu merujuk UU No 6/ 2014 ten-tang Desa dan amanat PP No 43/ 2014.
Dikuatkan lagi melalui Permendagri No 112/ 2014 ten-tang Pilkades.Detil tentang mekanisme pil-kades tertuang dalam draf pe-raturan daerah yang saat ini masih digodog di bagian hukum. Draf tersebut kemudian dikirim ke dewan untuk keperluan eva-luasi dan penetapan. “Sebenar-nya dulu sudah berjalan bagus waktu dihandel desa. Tetapi undang-undang mengatur se-perti itu,” ujar Kabag Pemdes Sekretariat Daerah Sleman Mar-diyana kemarin (2/1).
Pemkab Sleman telah men-galokasikan anggaran sebesar Rp 6,09 miliar untuk penyelen-ggaraan pilkades. Dana tersebut untuk mengampu semua kebu-tuhan dalam pelaksanaan pil-kades. Di antaranya, untuk ho-nor panitia (kelompok penye-lenggara pemungutan suara), distribusi sarana, pembentukan tempat pemungutan suara, hingga biaya pengamanan. Dari sekian banyak keperluan, satu hal yang butuh waktu cukup lama berupa lelang pengadaan kertas suara dan sarana lain. “Nan-ti pemkab jadi seperti komisi pe-milihan umum (KPU),” jelasnya.
Meskipun semua sebagian besar biaya dihandel pemkab, pihak desa diperbolehkan menyokong dana untuk keperluan lain yang tidak teralokasi oleh dana APBD. Jika dulu dana dari pemerintah bersifat bantuan, sekarang seba-liknya. Biaya pokok ditanggung pemkab. Sedangkan desa menam-bahi jika terjadi kekurangan. Mis-alnya, untuk keperluan sosialisasi.Untuk besaran dana setiap desa, Mardiyana tidak bisa me-matok sama. Itu tergantung keluasan wilayah serta jumlah desa pelaksana pilkades dan jumlah pemilih.
Ketentuan dalam regulasi mem-buat kecemasan para kades tidak harus terjadi. Yakni, terkait jum-lah peserta pilkades. PP No 43/2014 menyebutkan, pilkades diikuti oleh paling sedikit dua peserta dan sebanyak-banyaknya lima calon. Artinya, kondisi ter-sebut tidak memungkinkan ter-jadi kasus seorang calon melawan kotak kosong. Seperti banyak terjadi pada pilkades tahun lalu. Nah, untuk keperluan tersebut, panitia akan melakukan tahapan pilkades. Mulai penjaringan, penya-ringan, hingga pelantikan calon terpilih. “Nanti akan diseleksi. Pengalaman kinerja pemerintahan, pendidikan, dan usia menjadi salah satu pertimbangan,” ucap mantan Kabag Umum Setda itu.
Bakal calon kades dibatasi usia minimal 25 tahun, tanpa batas atas umur. Ketentuan itu ber-beda dengan pemilihan dukuh, yang dibatasi antara 20 – 42 tahun. Jika dalam proses penjaringan tetap muncul seorang calon, pa-nitia akan memperpanjang waktu pendaftaran, hingga ada minimal dua peserta. Wakil Ketua DPRD Sleman Sofyan Setyo Darmawan men-desak eksekutif segera mengirim draf raperda pilkades ke dewan. Agar tim legislatif punya kelong-garan membahas draf yang di-ajukan. “Ini krusial, jadi harus disegerakan,” ujarnya.
Ketua Paguyuban Kepala Desa Sleman “Suryondadari” Sisman-toro sempat khawatir jika seleksi calon kades dilakukan oleh panitia desa. Khususnya wilayah yang memilii lebih dari lima peserta. “Ini bisa memicu konflik horizon-tal karena sarat kepentingan po-litis,” katanya. Sismantoro khawa-tir kondisi tersebut dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk me-masang calon boneka demi me-mecah suara calon yang dianggap kuat. (yog/din/ong)