JOGJA – Hingga empat hari menjelang berakhirnya masa kontrak PT Jogja Tugu Trans (JTT) selaku operator Transjogja, be-lum juga ada kejelasan. Pemprov dan Pa-nitia Khusus (Pansus) Transjogja sampai saat ini belum mencapai kata sepakat.Pansus masih menunggu eksekutif me-lobi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jogjakarta soal rekomendasi Transjogja.
Mereka pun belum memutuskan apakah menyetujui perpanjangan kontrak PT JTT, memilih lelang baru operator bus bersub-sidi itu, atau menarik subsidi dengan men-jadikan Transjogja bus biasa.‘Tergantung dari hasil lobi. Karena tidak menyebut lelang pengadaan jasa Transjog-ja,” tandas anggota Pansus Transjogja Huda Tri Yudiana kemarin (2/2). Huda menuturkan, dalam rekomendasi BPK memang tak me-nyebut jelas
Di Laporan Hasil Pemeriksa-an (LHP) BPK, mereka mere-komendasikan kepada gubernur agar memerintahkan kepala Dishubkominfo untuk selanjut-nya melakukan pengadaan jasa operasinal bus Transjogja se-suai ketentuan mengenai peng-adaan barang dan jasa. “Perlu diperjelas rekomendasi BPK tersebut,” tutur politikus dari PKS ini.Kepala Biro Hukum Sekreta-riat Provinsi (Setprov) DIJ Dewa Isnu Broto Imam Santoso enggan mengomentari opsi ketiga atau ‘lobi-lobi BPK’ tersebut. Dia ha-nya menegaskan, Pemprov DIJ sedang mencari solusi terbaik agar Transjogja tetap berope-rasi. “Spiritnya adalah layanan buy the service tetap jalan,” je-lasnya.
Ia menegaskan, ada perbe-daan landasan hukum. Yaitu landasan hukum mengenai lelang dan melaksanakan perpanjangan kontrak tersebut. “Ini kami sedang berkonsultasi ke BPK,” lanjutnya.Saat ini pansus memang masih mengkaji berbagai kemungkinan. Wakil Ketua III DPRD DIJ Dhar-ma Setyawan mengatakan, Pan-sus Transjogja bertekad tetap mempertahankan Transjogja sebagai armada public service tetap jalan.”Tapi kami inginnya yang good governance (tidak melanggar aturan),” lanjutnya.
Menurut dia, mulai 6 Februari tidak mungkin lelang. Sehingga perlu dicari kiat dan strategi agar mulai 6 Februari sampai lelang, Transjog-ja tetap beroperasi. “Sejauh ini ada tiga opsi, agar Transjogja tetap bisa melayani publik,” kata politikus Partai Gerindra ini.
Opsi pertama, jika kerja sama tidak diperpanjang maka peng-elolaan Transjogja akan disera-hkan ke BUMD, dalam hal ini PT Anindya Mitra Internasional (AMI). Opsi ini merupakan ke-inginan eksekutif dengan payung hukum PP No 74 tahun 2014, di mana operasional angkutan publik bersubsidi bisa diserah-kan pada BUMD/BUMN atau melalui mekanisme lelang ter-buka.
Opsi kedua tetap mengopera-sikan Transjogja tanpa kucuran subsidi biaya operasional ken-daraan (BOK), sehingga sistem Transjogja berubah tidak lagi menjadi buy the service. Tapi, menjadi seperti bus kota reguler. Opsi ini merupakan usulan dari legislative, juga masukan dari Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri.
Opsi ketiga, rencananya Pem-prov DIJ tetap melanjutkan kerja sama dengan PT JTT pas-ca-6 Februari. Langkah yang dilakukan eksekutif dengan me-nyertakan dokumen latar bela-kang kerja sama PT JTT pada 2011 lalu. Di mana, Badan Pe-meriksa Keuangan (BPK) me-nyebutkan kerja sama tersebut merupakan temuan pelangga-ran. (eri/laz/ong)