MAGELANG – Persoalan dugaan pengkondisian proyek dengan kompensasi satu persen dari keseluruhan nilai proyek dalam setahun anggaran bakal masuk ke ranah hukum. Ini tidak lepas dari ancaman kalangan LSM Kota Ma-gelang untuk melaporkan masalah tersebut ke polisi. Dalam persoalan tersebut, para penggiat LSM (nongovernment organization/NGO) tersebut menilai ada pihak yang melakukan ke-bohongan publik.”Dari pada timbul kontroversi di masyarakat dan kami saling curiga antar-LSM, mending inisiatornya (penggagas kompensasi satu per-sen) kami polisikan,” kata Direktur LSM Derap PKM Singgih Prihono kemarin (3/2).
Singgih meneruskan, ia me rasakan sampai sekarang semua pihak yang diduga terlibat, justru saling ber-lomba mengibarkan ‘bendera putih’ dan memilih tidak tahu soal masalah ini. “Padahal, masa-lah ini sudah masuk ranah publik,” tegas Singgih.
Ia menegaskan, persoalan peng-kondisian tersebut merupakan bagian komitmen antara asosiasi-asosiasi jasa kontruksi di Kota Magelang yang berjumlah 16 buah dengan pihak LSM yang hanya wacana alias tidak pernah terealisasi. Wacana tersebut bergulir sejak 2012.”Saya berharap dengan per temuan dan pernyataan ini bisa me netralisir, supaya di antara para LSM tidak ada yang saling curiga. Masyarakat juga tidak perlu curiga. Karena wacana itu tidak pernah te realisasi dan selalu digembor-gemborkan ke masyarakat. Rumor komitmen sudah berlangsung sejak 2012 sampai sekarang. Dan tidak ada satupun yang terealisasi,” tutur pria yang juga mantan anggota DPRD Kota Magelang tiga periode lalu ini.
Pernyataan para LSM tersebut dilakukan di Ruang Rapat DPU Kota Magelang kemarin sore (3/2). Pertemuan dihadiri Direktur LSM Lembaga Kajian Otonomi Daerah (LKOD) M Abdurohman, Pimpinan LSM Masyarakat Kota (Maskot) Suharto, Pimpinan LSM Garda Lima Sularto, Pimpinan LSM Garuda Bambang Tedjo dan Wahyu Priyono, serta lainnya.”Ruangan ini (Ruang Rapat DPU) menjadi saksi komitmen para asosiasi yang tidak pernah te realisasi tersebut,” tegas Singgih.
Ditegaskan Singgih, pernyataan di RM Bu Tatik pekan lalu meru-pakan bagian dari perlawanan kalangan LSM.”Tujuan adanya pertemuan itu sebenarnya menyatakan sikap penolakan rencana pengondisian proyek sebesar satu persen. Tapi bola justru salah mengalir ke pe-merintah. Padahal pemerintah termasuk DPU tidak ada hu-bungannya. Ini hanya masalah antara LSM dengan asosiasi. Kami sudah sepakat dari pada timbul masalah, lebih baik menolaknya. Jadi, jika ada yang menerima kom-pensasi itu nanti, saya kira bukan LSM tetapi oknum,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur LKOD Abdurohman juga menyatakan, pihaknya sepakat menolak peng-kondisian proyek, yang dari penghitungannya mencapai Rp 2 miliar untuk seluruh LSM.”Anggapannya, daripada di-omongin orang. Lebih baik ditolak saja. Apalagi ini hanya rencana, rumor, atau apa saja,” tandasnya. (dem/hes/ong)