HENDRI UTOMO/RADAR JOGJA
AKSI PENOLAKAN: Warga WTT saat menggelar aksi demo di depan Balai Desa Glagah, Temon. Aksi ini bersamaan dengan proses konsultasi publik lanjutan yang digelar kemarin (4/2).
KULONPROGO – Warga yang tergabung dalam paguyuban Wahana Tri Tunggal (WTT) kembali menggelar aksi menolak rencana proyek bandara baru di Temon, kemarin (4/2). Aksi turun ke jalan ini diadakan bersamaan dengan pelaksanaan konsultasi publik lanjutan yang diadakan di Balai Desa Glagah.
Pantauan Radar Jogja, ratusan massa WTT bergerak dari arah barat Dusun Sideorejo yang merupakan markas WTT. Kemudian menyusuri Jalan Daendels ke timur dan berhenti tepat di luar pagar depan Balai Desa Glagah. Seperti aksi sebelumnya, mereka menyertakan sejumlah atribut, seperti ben-dera WTT, spanduk panjang dan lembaran kardus bertuliskan kecaman terhadap rencana pembangunan bandara.
Beberapa penggalan kata yang ditulis dalam spanduk panjang yakni Simbah Muring Nek Lemah e Go Rebutan (leluhur akan marah jika tanah diperebutkan). Ada juga yang berbunyi Butohku Beras, Bukan Bandara (kami membutuhkan beras bukan bandara). Mereka bertahan di depan balai desa sekitar satu jam. Sembari menunggu, perwakilan mereka menyatakan sikap secara langsung di depan Tim Persiapan Pembangunan Bandara Baru (P2B2) yang tengah melaksanakan konsultasi publik di dalam Balai Desa Glagah. Dijaga ketat aparat Kepolisian, TNI dan Satpol PP, mereka terus berorasi secara bergantian menyerukan penolakan bandara.
Sementara itu, perwakilan WTT dalam pernyataan sikapnya menyebutkan, warga WTT tetap menolak rencana pembangunan bandara tanpa syarat. Mereka juga menolak proses konsultasi publik, dan tidak rela digusur dari lahan produktif. Selain itu, mereka juga meminta menghentikan kekerasan, intimidasi dan kriminalisasi terhadap warga dan petani di Temon.
Mereka juga mengklaim konsultasi publik yang difasilitasi pemda dan PT Angkasa Pura (AP) I merupakan kebohongan publik. WTT menyebut adanya kejanggalan dalam proses konsultasi publik, antara lain persoalan data penerima ganti rugi serta lahan calon relokasi tidak sesuai dengan realitas di lapangan.Ketua WTT Martono mengatakan sosialisasi lapangan kerja, menurut WTT, tidak sesuai keinginan masyarakat. Sebab masyarakat petani kemudian akan berubah menjadi kuli. “Lainnya, WTT meragukan kompensasi atas lahan warga akan menguntungkan. Maka dari itu, kami tetap tegas menolak bandara tanpa syarat,” tegasnya.
Martono mengungkapkan, dalam pernyataan sikap WTT kali ini tidak langsung mendapat tanggapan. Sehingga WTT akan menunggu jawaban dari pemda atau tim, baik secara langsung maupun melalui media. “Jika pernyataan kami ini tidak dijawab, kami akan mendatangi tim percepatan bandara di lain waktu. Kami tetap akan kejar jawabannya. Kami bisa datang ke tim percepatan di pemkab atau provinsi,” ungkapnya.
Kabiro Tapem DIJ sekaligus Sekretaris Tim Pengadaan Lahan Persiapan Bandara Haryanta mengapresiasi pilihan WTT yang menyatakan penolakan. Menurutnya, pro dan kontra sangat wajar dalam proses pembangunan bandara. Ia menilai, selama ini proses sudah berjalan cukup adil. “Bahkan sejak proses sosialisasi dan konsultasi publik, tim menuangkan hasilnya dalam berita acara, baik yang setuju maupun menolak. Namun bagi yang menolak, sesuai undang-undang tetap harus mengisi formulir, jadi masih ada satu kali lagi, silahkan dipergunakan dengan baik, menolak atau sepakat akan kami cantumkan dalam formulir tersebut,” jelasnya.
Anggota Tim Persiapan Bandara Eko Permadi menambahkan, warga diminta datang dalam konsultasi publik sekaligus mengisi formulir. Jika tidak mengisi, justu nantinya akan sulit dikaji oleh tim keberatan. Adapun bentuk pernyataan sikap yang dibuat WTT juga tidak bisa ditanggapi.Tim Community Development Pem-bangunan Bandara sekaligus Humas Tim P2B2 dari Angkasa Pura I Ariyadi Subagyo menyebutkan, kendati ada aksi WTT, warga lainnya tetap mengikuti konsultasi publik secara silih berganti.
Hasil konsultasi publik kemarin, undangan 151 orang, hadir 39 orang dan sepakat 31 orang. Sedangkan yang keberatan delapan orang. “Yang keberatan ini rata-rata para penggarap PAG. Konsultasi kali ini warga memilih datang dan pergi bergantian, sebagian juga tinggal menyerahkan berkas karena sudah diisi dari rumah,” terangnya. (tom/ila/ong)